DK PBB Kecam Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa di Myanmar

Liputan6.com, New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (1/4) malam mengutuk keras penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan kematian ratusan warga sipil di Myanmar.

Pernyataan pers yang dirancang Inggris yang disetujui oleh semua 15 anggota dewan setelah negosiasi intens yang dimulai Rabu menyatakan "keprihatinan yang mendalam pada situasi yang memburuk dengan cepat" di Myanmar.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Jumat (2/4/2021) kelompok tersebut juga menegaskan kembali seruan dewan pada militer "untuk menahan diri sepenuhnya."

Draf asli jauh lebih kuat dan akan mengungkapkan "kesiapan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut", yang dapat mencakup sanksi.

DK PBB juga "menyesalkan" penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai.

Pernyataan pers tersebut menyusul setelah adanya pertemuan dewan tertutup pada Rabu kemarin, di mana utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan bahwa negara itu menghadapi kemungkinan perang saudara "pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Sudah ada pula desakan kepada Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan "tindakan yang berpotensi signifikan" untuk membalikkan kudeta dan memulihkan demokrasi.

Saksikan Video Berikut Ini:

Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Untuk Myanmar, memperingatkan bahwa pertumpahan darah terancam tidak akan terelakkan di negara tersebut.

Tim dari PBB itu juga menyebut, kemungkinan terjadinya perang saudara semakin besar di negara di mana kekuasaan sipil tak kunjung dipulihkan, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (1/4/2021).

"Saya menyerukan kepada dewan ini untuk mempertimbangkan semua piranti yang tersedia untuk mengambil langkah kolektif dan melakukan hal yang benar untuk rakyat Myanmar," kata Utusan Khusus Christine Schraner-Burgener.

"Serta mencegah sebuah bencana multi-dimensi di jantung Asia." Schraner mengatakan hal itu dalam pertemuan tertutup di Dewan Keamanan PBB pada Rabu 31 Maret.

Schraner mengatakan, ia khawatir konflik ini akan semakin menelan korban jiwa karena panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, tampaknya hendak memperkuat cengkeramannya. Schraner merujuk peningkatan pertempuran di negara bagian Kayin dan Kachin.