Softbank Jepang Tak Jadi Investasi di Proyek Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri SoftBank Group Corp Masayoshi Son tidak akan lagi menjadi investor dalam proyek Indonesia senilai $ 34 miliar untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan karena negara itu mengalihkan fokusnya ke investor Timur Tengah dan China.

"Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi, dia keluar," kata Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada Rabu 8 Maret 2022, dikutip pada Sabtu (12/3/2022).

Luhut tidak mengatakan mengapa pembicaraan dengan Softbank telah berakhir.

Pada Januari 2020, Luhut menunjuk Son sebagai anggota komite pengarah yang mengawasi pembangunan kota, bersama dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Seorang juru bicara softbank group yang berbasis di Tokyo mengkonfirmasi penarikan dari proyek tersebut, meskipun menambahkan bahwa mereka terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio Vision Fund-nya.

Ini bukan pertama kalinya pebisnis Jepang tersebut mundur dari inisiatif yang dipimpin pemerintah yang mahal. SoftBank dan Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman pada tahun 2018 untuk pengembangan tenaga surya senilai $ 200 miliar – jauh lebih besar daripada proyek yang sebanding pada saat itu – yang akhirnya terhenti.

Negara yang menjadi rumah bagi kepulauan terbesar di dunia ini sedang membangun kota baru dari awal di sebidang tanah di provinsi Kalimantan Timur, sekitar 1.400 kilometer (870 mil) timur laut ibukota Jakarta saat ini, di Jawa.

Pemerintah telah menerima komitmen sekitar $ 20 miliar dari Abu Dhabi untuk membantu mendanai pembangunan infrastruktur awal dan berencana untuk menawarkan lebih banyak proyek kepada investor lain dalam waktu dekat, kata Luhut kepada Bloomberg.

Investor luar negeri, termasuk dari Arab Saudi dan satu dari Abu Dhabi yang bermitra dengan dana China, telah menyatakan minatnya, dan mereka akan berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority, dana kekayaan negara yang dikenal sebagai INA, kata Luhut.

Rencananya adalah untuk menawarkan proyek dengan blok, seperti blok pendidikan, blok rumah sakit, dan untuk bangunan non-pemerintah lainnya, katanya. Sekitar lima hingga enam perusahaan milik negara, seperti PP Persero dan PT Total Bangun Persada, dapat mengambil bagian dalam konstruksi.

Sebanyak $ 5 miliar dana APBN akan digunakan untuk membiayai pembangunan sebagian besar gedung pemerintah, kata Panjaitan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada bulan Januari bahwa porsi pendanaan pemerintah untuk ibu kota baru akan berasal dari dana pemulihan ekonomi, pengeluaran stimulus yang bertujuan untuk membangun kembali sebagian besar sektor yang terkena dampak pandemi, atau anggaran yang dialokasikan di bawah kementerian pekerjaan umum.

Presiden Joko Widodo ingin memindahkan pemerintahan sebelum akhir masa jabatan terakhirnya pada tahun 2024. Pada bulan Januari, parlemen mengesahkan undang-undang yang mengatur ibu kota baru, memberikan dasar hukum bagi proyek untuk melanjutkan.