Tekanan China Makin Terasa, Taiwan Fokus Tingkatkan Kemampuan Militer

, Taipei - Taiwan mulai mengorganisir latihan militer dan menguji strategi "asimetris" di tengah konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, berkaca pada ketegangan yang terjadi dengan China.

Taiwan dijadwalkan mengadakan sejumlah latihan militer dalam beberapa minggu mendatang, di tengah kekhawatiran meningkatnya ketegangan dengan China yang terpengaruh atas invasi Rusia ke Ukraina.

Dalam pidatonya pada Sabtu (12/03) lalu, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan, "Situasi baru-baru ini di Ukraina sekali lagi membuktikan bahwa perlindungan negara, selain solidaritas dan bantuan internasional, bergantung pada persatuan rakyat."

Beijing telah lama mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan berjanji suatu hari akan "menyatukan kembali" Taipei. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Taiwan dalam kondisi siaga tinggi, demikian dikutip dari laman DW Indonesia, Jumat (18/3/2022).

Taiwan mengambil sejumlah langkah untuk menguji dan meningkatkan kesiapan tempur pasukannya. Pada Senin (14/03), sekitar 400 tentara cadangan diperkenalkan ke program pelatihan baru dan lebih intensif. Upaya ini akan berlangsung lebih lama dan akan menggelar lebih banyak latihan untuk memastikan bahwa pasukan cadangan memiliki keterampilan tempur dasar.

Program ini akan dilaksanakan dalam tiga kuartal pertama tahun 2022 dan sekitar 15.000 tentara cadangan di 24 batalion akan dilibatkan.

Pekan lalu, Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan bahwa konflik dengan China akan menjadi bencana bagi semua pihak terlepas dari apapun hasilnya. "Tidak ada yang menginginkan perang," katanya. "Keputusan itu benar-benar harus dipikirkan dengan matang. Jika kamu benar-benar pergi berperang, itu akan menjadi bencana bagi semua orang."

"Apa yang dilakukan Taiwan dengan menyiapkan pasukan cadangan sebenarnya sudah lama tertunda," kata Bonnie Glaser, Direktur Program Asia di German Marshall Fund.

"Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan program percontohan ini ke seluruh cadangan dan membawa semua orang ke tingkat itu. Saya pikir penting bagi mereka untuk melakukannya."

Selain program pelatihan baru untuk pasukan cadangannya, angkatan udara dan angkatan laut Taiwan juga telah melakukan serangkaian latihan militer sejak pekan lalu.

Su Tzu-yun, seorang peneliti di Institute for National Defense and Security Research (INDSR) di Taiwan, menganggap latihan itu adalah ujian kemampuan pertahanan angkatan laut dan angkatan udara di Selat Taiwan.

Tentara Taiwan juga diperkirakan akan melakukan latihan di daerah Hsinchu dan di beberapa pulau lepas pantai.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selama sidang Senat AS pada Kamis (10/03) lalu, Mara Karlin, Asisten Menteri Pertahanan untuk Strategi, Rencana, dan Kemampuan AS, mengatakan situasi di Ukraina memberikan contoh bagi Taiwan dalam memahami seberapa penting membangun kemampuan asimetrisnya.

"Saya pikir situasi yang kita lihat di Ukraina saat ini adalah studi kasus yang sangat berharga bagi mereka terkait mengapa Taiwan perlu melakukan semua yang dapat dilakukan untuk membangun kemampuan asimetris, menjaga kemungkinan China akan melanggar kedaulatannya," katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Taiwan Tsai telah memperjuangkan gagasan perang asimetris, dengan mengatakan hal itu dapat membuat pasukan Taiwan lebih mobile.

Su dari INDSR di Taipei mengatakan, Taiwan harus terus memperkuat kemampuan asimetrisnya dengan berinvestasi pada ranjau laut angkatan laut atau rudal anti-kapal berbasis pantai. Berdasarkan data yang dia kumpulkan, 16 dari 18 senjata yang dijual AS ke Taiwan sejak 2017 digunakan untuk "kekuatan asimetris."

Ian Easton, Direktur Senior di Project 2049 Institute, sebuah lembaga riset di Washington, mengatakan keuntungan asimetris terbaik yang bisa dimiliki Taiwan adalah aliansi defensif dengan AS.

"Tanpa itu, Taiwan perlu mengerahkan kemampuan kekuatan cadangan yang kredibel untuk memastikannya tidak mengalami nasib yang sama dengan Ukraina,” katanya kepada DW.

Easton menambahkan bahwa setelah beberapa dekade pengurangan personel, militer Taiwan sekarang kekurangan tenaga kerja, membutuhkan pelatihan yang diperbarui, dan diintensifkan.

"Memang reformasi semacam itu secara politik tidak bijaksana, namun opini publik di Taiwan kemungkinan akan berubah setelah perang di Ukraina,” katanya kepada DW.

Beberapa anggota parlemen oposisi di Taiwan baru-baru ini juga mulai mendesak pemerintah untuk mengembalikan program wajib militer selama satu tahun setelah Rusia menginvasi Ukraina.

"Invasi Rusia ke Ukraina telah memperkuat tekad kami untuk membela Taiwan, tetapi kami masih jauh dari siap," kata Chiu Hsien-chih, seorang legislator dari Partai Kekuatan Baru yang progresif dan pro-kemerdekaan Taiwan.

Taiwan memulai transisi ke sistem militer sukarela pada tahun 2018. Namun, semua warga negara laki-laki yang memenuhi syarat masih diwajibkan untuk mengikuti pelatihan militer selama empat bulan.

Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan pada pekan lalu bahwa Taiwan belum sepenuhnya menghapus sistem wajib militer dan sukarelawan dengan kontrak empat tahun. Ia menambahkan, kemampuan tempur militer sama seperti saat Taiwan masih memberlakukan satu tahun wajib militer.

"Saya pikir mempertahankan wajib militer setidaknya sembilan bulan hingga satu tahun adalah keseimbangan yang ideal untuk kekuatan militer Taiwan,” kata analis militer Taiwan, Su.

"Sementara pelatihan empat bulan di Taiwan bisa mencukupi, pelatihan lebih lanjut dapat memastikan bahwa warga negara laki-laki menjadi 'tentara warga' yang matang, yang akan memiliki kemampuan untuk bertarung."

Namun, Easton percaya bahwa masalah yang lebih mendesak adalah apakah Taiwan dapat mengembangkan strategi keamanan nasional dan tingkat pencegahan yang kredibel.

"Mengingat isolasi diplomatiknya, Taiwan harus menanggung beban kelangsungan hidup nasionalnya sendiri dalam menghadapi ancaman yang luar biasa," katanya.

"Isu utama adalah peringatan dini dari serangan China, untuk memastikan keselmatan Presiden Taiwan dan pejabat tinggi lainnya. Isu utama lainnya adalah meningkatkan jaringan komunikasi, yang dapat berfungsi di masa perang,” tambahnya.