Riwayat Kesehatan Shinzo Abe Sebelum Ditembak Saat Kampanye di Nara Jepang

Liputan6.com, Nara - Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang, mengalami gagal jantung setelah mengalami penembakan ditembak selama pidato kampanye pada Jumat (8/7) di kota Nara.

Abe (67) dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan, demikian dikutip dari laman Opoyi, Jumat (8/7/2022).

Sementara situasi kesehatannya saat ini sebagian besar tidak jelas, laporan media menunjukkan bahwa mantan Perdana Menteri Jepang itu "tidak menunjukkan tanda-tanda vital."

Shinzo Abe, yang telah dua kali menjabat sebagai PM Jepang, mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan masalah kesehatan.

Sebelum mengundurkan diri pada Agustus 2020, Abe mengungkapkan bahwa ia telah menderita kolitis ulserativa, penyakit radang usus selama bertahun-tahun.

Dia menjelaskan bahwa situasinya memburuk baru-baru ini dan dia tidak ingin penyakitnya mengganggu pengambilan keputusannya sebagai Perdana Menteri, menurut laporan dari BBC.

"Saya membuat keputusan bahwa saya tidak boleh melanjutkan pekerjaan saya sebagai perdana menteri", kata Abe pada tahun 2020 sambil mengungkapkan bahwa dia menerima perawatan baru untuk kondisi yang harus diberikan secara teratur.

Apa itu kolitis ulserativa?

Kolitis ulserativa, penyakit yang diderita Abe selama beberapa dekade, adalah penyakit radang usus yang dapat menyebabkan borok di lapisan usus besar dan rektum.

Gejala yang biasa terjadi termasuk diare, kram perut, penurunan berat badan dan kelelahan.

Namun, penyakit ini bisa bertambah buruk bagi sebagian orang, yang meningkatkan risiko kanker usus besar, pembekuan di pembuluh darah, dan usus besar yang berlubang.

Apakah ada pengobatan?

Kolitis ulserativa dapat diobati, tetapi tidak dapat disembuhkan. Menurut laporan dari Reuters, asam 5-aminosalisilat adalah obat standar yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki penyakit tersebut.

Itu disetujui di Jepang pada tahun 2009, setelah itu Abe mulai meminumnya.

Abe mengatakan dalam sebuah pidato pada tahun 2013, "Jika obat Asacol ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk muncul di pasar di Jepang, sangat mungkin saya tidak akan berada di tempat saya hari ini."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rentetan penembakan massal baru-baru ini telah mendorong diskusi intensif seputar kontrol senjata di AS.

Tujuh orang tewas dan puluhan lainnya cedera dalam penembakan massal Senin di parade Empat Juli di Highland Park, Illinois. Serangan itu terjadi setelah beberapa penembakan massal lainnya dalam beberapa pekan terakhir, termasuk di Buffalo, New York, dan Uvalde, Texas. Demikian seperti dikutip dari laman South China Morning Post, Jumat (8/7/2022). 

Salah satu pertanyaan terbesar yang diajukan: Bagaimana AS mencegah hal ini terjadi berulang kali?

Meskipun AS tidak memiliki mitra yang tepat di tempat lain di dunia, beberapa negara telah mengambil langkah-langkah yang dapat memberikan gambaran seperti apa pengendalian senjata yang berhasil. 

Jepang, negara berpenduduk 127 juta orang dan kematian senjata tahunan jarang berjumlah lebih dari 10, adalah salah satu negara tersebut.

"Sejak senjata masuk ke negara itu, Jepang selalu memiliki undang-undang senjata yang ketat," Iain Overton, direktur eksekutif Action on Armed Violence, sebuah kelompok advokasi Inggris, mengatakan kepada BBC. 

"Mereka adalah negara pertama yang memberlakukan undang-undang senjata di seluruh dunia, dan saya pikir itu meletakkan dasar yang mengatakan bahwa senjata benar-benar tidak berperan dalam masyarakat sipil."

Namun kemudian, insiden penembakan justru menimpa mantan PM Shinzo Abe hingga menyebabkan ia tak sadarkan diri. 

Insiden kekerasan senjata jarang terjadi di Jepang, di mana senjata api dilarang.

Keberhasilan Jepang dalam membatasi kematian akibat senjata terkait erat dengan sejarahnya. Setelah Perang Dunia II, pasifisme muncul sebagai salah satu filosofi dominan di negara ini. 

Polisi baru mulai membawa senjata api setelah pasukan Amerika membuatnya, pada tahun 1946, demi keamanan. Itu juga tertulis dalam hukum Jepang , pada tahun 1958, bahwa "tidak ada orang yang boleh memiliki senjata api atau senjata api atau pedang."

Pemerintah telah melonggarkan undang-undang tersebut, tetapi fakta bahwa Jepang memberlakukan kontrol senjata dari sikap pelarangan adalah penting. (Ini juga salah satu faktor utama yang memisahkan Jepang dari AS, di mana Amandemen Kedua secara luas mengizinkan orang untuk memiliki senjata.)

Jika warga Jepang ingin memiliki senjata, mereka harus menghadiri kelas sepanjang hari, lulus tes tertulis, dan mencapai setidaknya 95% akurasi selama tes jarak tembak.

Kemudian mereka harus lulus evaluasi kesehatan mental, yang dilakukan di rumah sakit, dan lulus pemeriksaan latar belakang, di mana pemerintah menggali catatan kriminal mereka dan mewawancarai teman dan keluarga.

Mereka hanya bisa membeli senapan dan senapan angin, bukan pistol dan setiap tiga tahun mereka harus mengulang kelas dan ujian awal.

Jepang juga menganut gagasan bahwa lebih sedikit senjata yang beredar akan menghasilkan lebih sedikit kematian.

Setiap prefektur — yang ukurannya berkisar dari setengah juta orang hingga 12 juta orang, di Tokyo — dapat mengoperasikan maksimal tiga toko senjata; dan ketika pemilik senjata mati, kerabat mereka harus menyerahkan senjata api anggota yang meninggal itu.

Hasilnya adalah situasi di mana warga dan polisi jarang menggunakan atau menggunakan senjata api.

Polisi yang tidak bertugas tidak diperbolehkan membawa senjata api, dan sebagian besar pertemuan dengan tersangka melibatkan beberapa kombinasi seni bela diri atau senjata serang. Ketika serangan Jepang berubah menjadi mematikan, mereka umumnya melibatkan penusukan yang fatal. 

Pada bulan Juli 2016, seorang penyerang membunuh 19 orang di fasilitas hidup yang dibantu. Jepang jarang melihat begitu banyak kematian akibat senjata dalam satu tahun penuh.