Presiden AS dan Filipina Sejalan Soal Kebebasan Navigasi di Laut China Selatan

Liputan6.com, New York - Presiden AS Joe Biden dan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, menggarisbawahi dukungan mereka untuk kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan pada Kamis (22 September). Hal ini sebagai tanggapan atas upaya China untuk menggunakan pengaruhnya di sana.

Dikutip Channel News Asia, Jumat (23/9/2022), Biden dan Marcos mengadakan pembicaraan tatap muka pertama mereka di sela-sela Sidang Umum PBB.

Marcos, putra mendiang Presiden Filipina Ferdinand Marcos, mengambil alih kekuasaan pada Juni.

"Para pemimpin membahas situasi di Laut China Selatan dan menggarisbawahi dukungan mereka untuk kebebasan navigasi dan penerbangan dan penyelesaian perselisihan secara damai," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan.

Biden mengatakan ketika kedua pria itu memulai pembicaraan mereka bahwa dia ingin berbicara tentang Laut China Selatan, COVID-19, dan energi terbarukan. Dia berterima kasih kepada Marcos karena menentang perang Rusia di Ukraina.

Amerika Serikat menuduh China meningkatkan "provokasi" terhadap penuntut saingan atas wilayah di Laut China Selatan dan negara-negara lain yang beroperasi di sana.

"Peran Amerika Serikat dalam menjaga perdamaian di kawasan kami adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh semua negara di kawasan dan Filipina khususnya," kata Marcos.

Filipina adalah sekutu utama Amerika Serikat dan sangat strategis jika ada kebutuhan AS untuk mempertahankan Taiwan secara militer dari serangan China, mengingat posisi geografisnya.

Amerika Serikat ingin mengatur akses yang lebih besar ke pangkalan di Filipina mengingat kebutuhan untuk mempersiapkan kemungkinan itu.

"Para pemimpin merefleksikan pentingnya aliansi AS-Filipina. Presiden Biden menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat untuk pertahanan Filipina," kata Gedung Putih.

Duta Besar Manila untuk Amerika Serikat, kerabat Marcos, mengatakan kepada surat kabar Jepang Nikkei bulan ini bahwa Filipina akan membiarkan pasukan AS menggunakan pangkalan militer negara Asia Tenggara itu jika terjadi konflik Taiwan hanya "jika itu penting bagi kami, untuk kepentingan keamanan kami sendiri".

Pertemuan dengan Biden menggarisbawahi perubahan haluan yang menakjubkan dalam nasib mantan keluarga pertama Filipina yang dipermalukan, 36 tahun setelah ayah Marcos diasingkan oleh pemberontakan "kekuatan rakyat".

Presiden baru ini melakukan perjalanan pertamanya ke Amerika Serikat dalam 15 tahun. 

Dia adalah subjek dari perintah penghinaan pengadilan AS karena menolak bekerja sama dengan pengadilan Hawaii yang memutuskan keluarga Marcos harus membayar US$2 miliar kekayaan yang dijarah kepada para korban pelanggaran selama era darurat militer ayahnya.

Dia telah menolak tuduhan bahwa keluarganya mencuri dari perbendaharaan dan memiliki kekebalan diplomatik sebagai kepala negara.

Pelantikannya menandai kembalinya dinasti politik Marcos, yang digulingkan setelah pemberontakan rakyat pada 1986. Ketika itu pemberontakan massal menyebabkan jutaan orang turun ke jalan dan keluarga Marcos - termasuk Bongbong yang berusia 28 tahun - melarikan diri dari negara itu ke Hawaii.

Politikus lama, yang kembali ke Filipina pada 1991, sejak itu berusaha menggambarkan kepresidenan ayahnya sebagai "periode emas" pertumbuhan dan kemakmuran.

Popularitas Marcos Jr didukung oleh dorongan media sosial yang agresif, yang terbukti sangat menarik bagi pemilih yang tidak cukup umur untuk mengalami tahun-tahun kediktatoran secara langsung.

Selengkapnya di sini...