PBB Minta Diakhirinya Diskriminasi Terhadap Lansia

Liputan6.com, New York - Diperkirakan, 1,4 miliar orang setidaknya mencapai usia 60 tahun pada tahun 2030, dan pejabat PBB mengatakan bahwa jumlah itu terlalu besar untuk diabaikan dan dianggap tidak penting, terutama karena para lanjut usia (lansia) itu masih memberi banyak sumbangan yang besar.

Pada usia 73, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjukkan hal itu. Dalam peringatan hari lansia, ia memuji pencapaian para orangtua, yang ia sebut sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman yang berharga.

Ia juga memuji ketahanan lebih dari 1 miliar lansia dalam menghadapi kesulitan di dunia yang berubah dengan cepat, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (4/10/2022).

“Selama tahun-tahun terakhir telah disaksikan pergolakan dramatis dan lansia sering mendapati diri mereka ada di pusat krisis itu. Mereka sangat rentan terhadap berbagai tantangan, termasuk pandemi COVID-19, krisis iklim yang memburuk, konflik yang berkembang, dan kemiskinan yang meningkat. Namun dalam menghadapi ancaman ini, para lansia mengilhami kami dengan ketahanan mereka yang luar biasa,” kata Guterres.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, umur yang lebih panjang memberi peluang untuk mengejar kegiatan baru, seperti pendidikan lanjutan atau karier baru, tergantung pada kesehatan seseorang.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut, penting bagi negara-negara bekerja sama untuk membantu penuaan yang sehat, upaya yang harus melibatkan lansia itu sendiri.

“Sebuah kerjasama diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup lansia, keluarga dan komunitasnya. Dalam praktiknya itu berarti tetap waspada terhadap penuaan dan mendukung lansia dengan melibatkan mereka dalam komunitas, memberi perawatan kesehatan yang cepat tanggap dan perawatan jangka panjang yang berkualitas bagi mereka yang membutuhkannya,” ujar Tedros.

PBB mengatakan, penting untuk menantang pencitraan negatif dan salah anggapan tentang lansia. PBB menyerukan diakhirinya diskriminasi gender dan usia serta bagi masyarakat, guna menciptakan peluang bagi lansia yang termasuk di dalamnya.

PBB, pada Minggu (18/9), kembali menyerukan Taliban Afghanistan untuk segera membuka kembali sekolah-sekolah untuk remaja perempuan. Seruan itu disampaikan setahun setelah Taliban melarang anak-anak perempuan untuk bersekolah. PBB menyebut hal itu sebagai sesuatu yang "tragis, memalukan, dan bisa dihindari."

Sejak merebut kontrol dari negara yang dilanda konflik pada Agustus tahun lalu, kelompok Islamis itu memerintahkan anak perempuan kelas 7 hingga 12 untuk diam di rumah, yang berdampak pada anak perempuan berusia 12 hingga 18 tahun.

"Dilarangnya anak perempuan untuk menempuh pendidikan di SMA tidak bisa dibenarkan dan tidak terjadi di belahan manapun di dunia," kata Markus Potzel, pemimpin Misi Bantuan PBB di Afghanistan dalam sebuah pernyataan, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (20/9/2022).

“Hal itu sangat merugikan generasi anak perempuan dan masa depan Afghanistan itu sendiri,” katanya.

Taliban membuka kembali SMA bagi anak laki-laki pada 18 September tahun lalu, tapi mengabaikan seruan internasional untuk mengizinkan siswa perempuan kembali ke sekolah.

Kelompok penguasa garis keras itu juga telah memerintahkan perempuan untuk menutupi wajah di tempat umum dan memberitahu staf perempuan di banyak sektor publik agar diam di rumah, mengatakan peraturan itu sesuai dengan budaya Afghanistan dan hukum Islam.

Satu tahun berlalu sejak Taliban menguasai Afghanistan setelah hampir 20 tahun pendudukan AS.

Tetapi para penguasa Taliban memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan ketika mereka berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang tak bernyawa dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan.

Sementara itu, isolasi internasional Taliban tidak membantu penyebabnya.

Dilansir Al Jazeera, Selasa (16/8/2022), meskipun seruan dan upaya berulang-ulang oleh para pemimpin Taliban, tidak ada negara di dunia yang mengakui Imarah Islam Afghanistan (IEA), karena negara itu secara resmi dikenal di bawah pemerintahan Taliban.

Barat telah menuntut agar Taliban melonggarkan pembatasan hak-hak perempuan dan membuat pemerintah lebih representatif sebagai syarat untuk pengakuan. Taliban mengatakan Amerika Serikat melanggar Perjanjian Doha 2020 dengan tidak mengakui pemerintahnya.

Pembunuhan bulan lalu terhadap pemimpin al-Qaeda Ayman al-Zawahiri dalam serangan pesawat tak berawak AS di Kabul telah menyebabkan pemerintah Barat menuduh pemerintah Taliban gagal memenuhi komitmennya di bawah Perjanjian Doha, yang mengharuskan Taliban untuk menolak tempat berlindung yang aman. Al-Qaeda dan kelompok bersenjata lainnya di Afghanistan dengan imbalan penarikan AS.

Beberapa serangan mematikan yang dikaitkan dengan Negara Islam di Provinsi Khorasan, ISKP (ISIS-K) telah meningkatkan kekhawatiran di ibu kota Barat tentang lanskap keamanan Afghanistan pasca-AS.

Washington akan merasa sulit untuk mempercayai Taliban setelah pembunuhan al-Zawahiri, dengan Barat kemungkinan akan mengambil sikap keras terhadap pemerintah Taliban di tengah meningkatnya dukungan untuk sanksi yang dikenakan padanya.

Menurunnya kepercayaan AS pada Taliban bisa menjadi bencana dari sudut pandang kemanusiaan ketika negosiasi yang diadakan antara kedua belah pihak di Doha, ibukota Qatar, untuk pelepasan dana ke Afghanistan telah terhenti.

Nathan Sales, mantan duta besar AS dan koordinator kontraterorisme, mengatakan setelah pembunuhan al-Zawahiri bahwa “risikonya besar bahwa uang yang diberikan kepada [Taliban] akan menemukan jalan mereka secara tak terelakkan dan langsung masuk ke kantong al-Qaeda”.

Meskipun keterlibatan antara Barat dan Afghanistan "kemungkinan akan melambat" setelah pembunuhan al-Zawahiri, "sejauh ini tidak jelas apakah perkembangan ini akan berdampak pada keterlibatan regional dengan pemerintah de facto Taliban", kata Ibraheem Bahiss, seorang analis dengan International Crisis Group yang berfokus pada Afghanistan, dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera.

“Al-Qaeda bukanlah pertimbangan utama bagi banyak negara regional dan mungkin mereka dapat melanjutkan keterlibatan mereka meskipun ada perkembangan ini.”