Iran Kecam Klaim AS yang Dukung Perempuan di Teheran

Liputan6.com, Teheran - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin mengecam klaim Amerika Serikat yang mendukung perempuan di Teheran.

Iran menyebut, wanita di negaranya tidak dikecualikan turut mendapat sanksi sepihak AS yang dijatuhkan terhadap negaranya selama beberapa dekade terakhir, kantor berita resmi Iran IRNA mengutip Nasser Kanaani pada konferensi pers.

Pejabat Amerika Serikat telah berulang kali mengumumkan bahwa rakyatnya bukan sasaran sanksi, kata Kanaani.

Ia juga menambahkan, "bagaimana mungkin untuk menjatuhkan lebih dari 1.700 atau 1.800 sanksi terhadap suatu negara, yang merupakan rekor internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan antar negara."

Menyusul penarikan diri dari kesepakatan nuklir 2015, Amerika Serikat memberlakukan lebih dari 800 sanksi sepihak terhadap Iran, dikutip dari Xinhua, Selasa (13/12/2022).

Ini dianggap sebagai langkah yang sepenuhnya bertentangan dengan slogan "palsu" untuk membela hak-hak perempuan, kata Kanaani.

Beralih ke negosiasi nuklir, juru bicara mengatakan mereka secara eksklusif ditujukan untuk menghapus sanksi anti-Teheran.

Kanaani menambahkan Iran siap untuk melanjutkan negosiasi nuklir dan telah mengumumkan posisinya atas klaim yang dibuat oleh pihak lain.

Namun, Kanaani menekankan bahwa Iran tidak akan terpengaruh oleh tekanan politik yang bertujuan untuk mendapatkan konsesi.

Iran telah berada di bawah sanksi AS selama empat dekade terakhir.

Sanksi diintensifkan setelah penarikan AS dari kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang ditandatangani antara Teheran dan kekuatan dunia pada Juli 2015.

Di bawah kesepakatan itu, Teheran telah setuju untuk membatasi program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi terhadap negara tersebut.

Penerapan kembali sanksi AS mendorong Iran untuk mengurangi beberapa komitmen nuklirnya berdasarkan kesepakatan itu.

Pembicaraan tentang kebangkitan JCPOA dimulai pada April 2021 di Wina. Tidak ada terobosan terbaru yang dicapai setelah putaran pembicaraan terakhir pada awal Agustus.

Sebelumnya, Iran mengatakan secara terbuka telah menggantung seorang pria berusia 23 tahun dalam eksekusi kedua yang terkait dengan protes anti-pemerintah baru-baru ini.

Majidreza Rahnavard (23) digantung pada Senin pagi di kota Mashhad, kata pengadilan.

Dilansir BBC, Selasa (13/12/2022), pengadilan menghukumnya atas "permusuhan terhadap Tuhan" setelah menemukan dia telah menikam sampai mati dua anggota Pasukan Perlawanan Basij.

Rahnavard digantung hanya 23 hari setelah penangkapannya. 

Kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa pengunjuk rasa dijatuhi hukuman mati setelah persidangan palsu tanpa proses hukum.  Ibunya tidak diberitahu tentang eksekusi sampai setelah kematiannya. Keluarganya kemudian diberi nama pemakaman dan nomor plot. 

Ketika mereka muncul, agen keamanan sedang mengubur tubuhnya.

Kolektif aktivis oposisi 1500tasvir men-tweet bahwa keluarga tersebut ditelepon oleh seorang pejabat pada pukul 07:00 waktu setempat dan mengatakan: "Kami telah membunuh putra Anda dan menguburkan tubuhnya di pemakaman Behesht-e Reza."

Kantor berita pengadilan Mizan mengatakan Rahnavard digantung "di hadapan sekelompok warga Mashhadi" dan memposting beberapa foto menjelang fajar yang dilaporkan menunjukkan eksekusi tersebut.

Dalam gambar seorang pria terlihat tergantung di kabel di depan penonton - tidak jelas berapa banyak orang yang menghadiri eksekusi, atau siapa mereka.

Rahnavard ditolak pengacara pilihannya untuk persidangannya. Pengacara yang diberikan kepadanya tidak melakukan pembelaan.

Mizan sebelumnya mengabarkan dirinya dituduh menikam hingga tewas dua anggota Basij di sebuah jalan di Masyhad pada 17 November. 

Basij adalah pasukan sukarelawan yang sering dikerahkan oleh otoritas Iran untuk menekan perbedaan pendapat. 

Mahmood Amiry-Moghaddam, direktur Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Norwegia, mengatakan di Twitter bahwa hukuman Rahnavard didasarkan pada "pengakuan paksa, setelah proses yang sangat tidak adil dan persidangan pertunjukan".

"Kejahatan ini harus ditanggapi dengan konsekuensi serius bagi Republik Islam," katanya, seraya menambahkan bahwa ada "risiko serius eksekusi massal terhadap pengunjuk rasa".

Protes yang dipimpin wanita terhadap lembaga ulama Iran dipicu oleh kematian dalam tahanan Mahsa Amini, seorang wanita berusia 22 tahun yang ditahan oleh polisi moralitas pada 13 September karena diduga mengenakan jilbabnya, atau jilbab, "tidak benar".

Mereka telah menyebar ke 161 kota di 31 provinsi dan dipandang sebagai salah satu tantangan paling serius bagi Republik Islam sejak revolusi 1979.

Para pemimpin Iran menggambarkan protes itu sebagai "kerusuhan" yang dipicu oleh musuh asing negara itu. Namun, mayoritas pengunjuk rasa tidak bersenjata dan damai.