Momen Lebaran 2023 Iran Diwarnai Kritik untuk Pemimpin Tertinggi Soal Referendum Kebijakan Negara

Liputan6.com, Tehran - Lebaran 2023 akan menjadi momen yang berbeda dari dua tahun terakhir, sebab pembatasan karena COVID-19 sudah banyak yang dilonggarkan. Silaturahmi pun bisa dilakukan dengan lebih leluasa, meski protokol kesehatan tetap harus diperhatikan untuk menghindari tertular beragam penyakit. 

Kendati demikian suasana Lebaran 2023 di Iran justru diwarnai sedikit kericuhan dari netizen karena pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, ogah melakukan referendum soal kebijakan negara. 

Padahal referendum itu banyak didukung masyarakat.

Dilaporkan VOA Indonesia, Jumat (21/4/2023), Iran menghadapi gelombang unjuk rasa anti-pemerintah besar-besaran tahun lalu, sehingga mendorong mantan Presiden Hassan Rouhani untuk menyarankan digelarnya referendum terhadap kebijakan dalam dan luar negeri Iran.

Pemimpin tertinggi Iran lantas menolak gagasan tersebut. Ia juga menjelaskan menolaknya karena “tidak semua orang memiliki wewenang untuk menganalisis masalah yang diajukan dalam referendum.”

Hamed Sheibani Rad, aktivis politik yang bermukim di Prancis, mengatakan kepada VOA Persia bahwa “setelah 44 tahun, tidak pernah ada perubahan” dalam pola pikir yang membentuk Republik Islam itu, dan “hal itu dapat dilihat dari pernyataan Khamenei baru-baru ini tentang ketidakmampuan masyarakat untuk menganalisis masalah dan mengambil keputusan yang tepat dalam referendum.”

Sheibani Rad, yang merupakan juru bicara sementara Partai Baru Iran, menekankan bahwa “Rezim yang bangkit dari filosofi merah dan hitam itu tidak bisa diubah ataupun berubah, tapi ia bisa digulingkan.”

Mahmoud Moradkhani, keponakan Khamenei, mencuit hari Rabu (19/4), “Referendum dan pemilu hanya bermakna bagi Ali Khamenei ketika ia sudah menentukan hasilnya lebih dulu.”

Menurut Moradkhani, yang menentang Republik Islam itu, “Ali Khamenei mengatakan: Ya pada penunjukan, Tidak pada pemilu!”

Pemilu presiden dan legislatif Iran diawasi oleh badan ulama. Di bawah konstitusi Iran, referendum hanya bisa dilakukan bila dua pertiga suara parlemen memilih untuk melakukannya dan dengan persetujuan badan konstitusional beranggotakan 12 orang. 

Sebelumnya dilaporkan, Duta Besar Iran Mahdi Raunak mengecam serangan militer Israel di Masjid Al-Aqsha dan suporter Palestina.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara di seminar internasional yang bertema "Membaca Israel dalam Lanskap Perdamaian Dunia" yang digagas oleh Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta, Jumat (14/4/2023).

Mahdi Raunak mengatakan, pemerintah Iran selalu berusaha melakukan diplomasi politik untuk menghentikan intimidasi Israel terhadap bangsa Palestina.

"Dari tahun ke tahun Israel selalu melakukan kejahatan serupa (penyerangan bangsa Palestina -red) kami selalu berupaya untuk berjuang melalui diplomasi dan politik kepada dunia internasional agar Israel menghentikan tindakannya," kata Mahdi Raunak.

Dia kemudian mengungkit kembali seruan yang pernah disampaikan oleh pemimpin Iran terdahulu Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini.

Adapun, seruannya agar umat muslim di seluruh dunia serentak memperingati hari Al-Quds yang bertepatan dengan hari Jumat terakhir di bulan Ramadhan untuk membela rakyat Palestina.

"Sejak masa Ayatullah Khomeini, beliau menyerukan bahwa setiap Jumat terakhir di bulan Ramadhan, selalu didedikasikan untuk rakyat Palestina," kata Mahdi Raunak.

Dalam kesempatan itu,dia juga menyinggung kembalinya hubungan Iran dan Saudi akan memperkuat harmoni politik kawasan yang sudah dipolitisir dan diadu domba oleh Barat.

Mahdi Raunak optimis bahwa Arab Saudi lebih tertarik menjalin persahabatan kembali dengan Iran ketimbang dengan Israel.

"Negara-negara seperti Irak, Suriah, Yaman dan Lebanon terlibat konflik karena campur tangan Barat dan Amerika di kawasan, dengan persabatan Iran dan Saudi, kita berharap persatuan rakyat di kawasan Timur Tengah dapat terwujud tanpa intervensi pihak manapun," ujarnya.