Derita Warga Sudan: Terjebak Perang Saudara dan Tidak Bisa ke Luar Negeri Karena Paspor Tertahan di Kedubes Asing

Liputan6.com, Khartoum - Sejumlah orang mengatakan bahwa mereka terdampar di Sudan karena para staf kedutaan besar sejumlah negara telah lebih dulu "melarikan diri" tanpa mengembalikan paspor yang mereka serahkan selama proses aplikasi visa.

Laporan CNN yang berdasarkan sembilan kesaksian mengungkap bahwa para diplomat dari setidaknya tiga negara Barat tidak memberikan kembali paspor milik warga negara Sudan.

Sebagian besar kedutaan negara Barat di Sudan melakukan evakuasi sepekan setelah perang saudara meletus, meninggalkan banyak pemohon visa tanpa paspor dalam ketidakpastian hukum.

Dalam beberapa kasus, staf kedutaan menyarankan mereka yang mengalami insiden ini untuk mengajukan pembuatan paspor baru. Padahal, perang saudara Sudan jelas-jelas dilaporkan telah memporak-porandakan banyak hal, terutama layanan pemerintah.

Warga negara Sudan mengatakan kepada CNN bahwa mereka merasa kedutaan asing mengabaikan dan menghalangi perjalanan mereka ke luar negeri di tengah pertempuran yang telah menewaskan sedikitnya 512 orang.

Fatima –nama samaran– mengatakan dia sangat ingin meninggalkan Sudan, tetapi paspornya tertahan di Kedutaan Besar Italia. Staf Kedutaan Besar Italia, sebut Fatima, menolak permohonan berulang kali untuk mengambil paspornya.

"Saya masih mencoba berkomunikasi dengan mereka, mencoba menjelaskan bahwa ini adalah situasi kritis," katanya seperti dilansir CNN, Selasa (2/5/2023). "Tentu saja tidak ada negara yang mengizinkan orang memasuki tanah mereka tanpa paspor yang sah."

Zara, nama samaran dari seorang perempuan Sudan lainnya yang terkendala urusan paspor, mengatakan keluarganya menolak untuk meninggalkan negara itu tanpa dia. Kedutaan Besar Belanda, ungkap Zara, belum menghubunginya sejauh ini.

"Saya sekarang menjadi penghalang bagi keluarga saya karena mereka tidak dapat bepergian dan meninggalkan saya," katanya kepada CNN. "Tolong bantu akhiri perang ini. Dan tolong pertimbangkan masalah paspor ini. Mungkin menyelamatkan nyawa."

Kementerian Luar Negeri Belanda mengonfirmasi kepada CNN bahwa sejumlah paspor warga negara Sudan tertinggal di kedutaan mereka di Khartoum setelah misi itu ditutup dengan segera pasca konflik.

"Sejumlah paspor Sudan tertinggal di Kedutaan Besar Belanda. Ini adalah paspor warga negara Sudan yang telah mengajukan Visa Schengen jangka pendek atau MVV (izin tinggal sementara). Ledakan pertempuran yang tiba-tiba di pagi hari pada 15 April memaksa Kedutaan Besar Belanda untuk segera tutup," ujar juru bicara kementerian.

"Staf diplomatik sejak itu telah dievakuasi dan dipindahkan ke Belanda. Sayangnya, kami belum dapat mengambil paspor ini karena situasi keamanan yang buruk. Kami memahami bahwa ini telah menempatkan orang-orang yang terlibat dalam situasi yang sulit. Kami secara efektif menyelidiki kemungkinan untuk memberikan dukungan pada individu."

Kementerian Luar Negeri Italia menuturkan bahwa pihaknya mengetahui isu ini dan akan mencoba mengembalikan paspor warga Sudan sesegera mungkin.

"Kami sangat menyadari isu ini. Kami tetap berhubungan dengan semua pihak yang berkepentingan dan akan melakukan yang terbaik, bahkan dalam situasi sekarang ini, untuk mengembalikan paspor sesegera mungkin. Kami menjaga warga Sudan yang berada dalam situasi ini dengan perhatian yang sama dengan yang kami berikan kepada pengungsi di wilayah kami. Kami secara efektif berupaya merespons permintaan dengan cepat," kata Kepala Komunikasi Kementerian Luar Negeri Italia Niccolo Fontana.

Di Stockholm, Kementerian Luar Negeri Swedia mengatakan pihaknya tidak dapat berkomentar secara rinci tentang langkah-langkah keamanan yang diambil kedutaan besar sebelum relokasi.

Hingga saat ini serangan sporadis terus berkobar di sejumlah bagian ibu kota Khartoum, pusat perang saudara antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan kelompok Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), yang memperebutkan kekuasaan.

Harapan warga sipil untuk melarikan diri melalui jalur aman dan legal disebut semakin menipis karena bentrokan terus berlanjut meski ada kesepakatan gencatan senjata.

Pada Jumat (28/4), RSF mengklaim telah mengamankan semua jalan menuju ibu kota dan menguasai 90 persen dari negara bagian terpadat di Sudan. Sementara itu, SAF menuduh kelompok paramiliter itu melanggar hukum humaniter internasional dan mengincar pensiunan perwira militer dan polisi.

"(RSF) melakukan kejahatan dan praktik teroris yang tidak ada hubungannya dengan warisan rakyat Sudan," kata SAF dalam sebuah pernyataan, bersumpah akan memberikan tanggapan yang keras.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi pada Jumat mengungkapkan bahwa sejak konflik pecah, lebih dari 50.000 orang telah melarikan diri dari Sudan ke Chad, Mesir, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah.

Jumlah tersebut termasuk warga negara Sudan dan pengungsi yang terpaksa kembali ke negara mereka, kata Grandi, memperingatkan bahwa jumlahnya akan terus meningkat sampai kekerasan berhenti.

Kementerian Luar Negeri India pada Jumat juga menuturkan bahwa mereka telah mengevakuasi hampir 2.400 warga India dari Sudan sejak awal konflik. Mereka diangkut oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara India dalam 13 gelombang.