Wakil Ketua HAM PBB Puji Toleransi di Indonesia pada Jakarta Plurilateral Dialogue 2023

Liputan6.com, Jakarta - Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 sedang digelar di Jakarta pada 29 hingga 31 Agustus 2023. Forum ini merupakan kolaborasi dari Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama.

Pada pembukaannya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Agama Yaqut Cholil memberikan sambutan mereka. 

Menko Muhadjir terutama menyorot masalah kebebasan berpendapat yang disalahgunakan, serta dampak teknologi terhadap penyebaran kebencian. 

"Berbagai konfik, kekerasan, dan diskriminasi yang berbasis agama, atau pun yang lain, termasuk kepercayaan, masih banyak terjadi. Derasnya arus informasi global, selain membuka peluang bagi kemajuan, juga membawa tantangan tersendiri terhadap toleransi antar-umat beragama dan toleransi di bidang yang lain," ujar Menko Effendy pada Selasa (29/8/2023). 

Dialog yang digelar di Jakarta ini dinilai Menko Muhadjir sebagai tepat waktu dan tepat guna untuk memperkuat budaya toleransi di Indonesia, sebab toleransi tidak lepas dari kemajuan politik, sosial, dan ekonomi. 

Turut hadir di acara adalah Wakil Presiden Kantor Dewan HAM PBB Muhammadou M.O. Kah dari Gambia. Ia memuji kerukunan di Indonesia. 

"Dunia punya banyak hal untuk dipelajari dari kerukunan harmonis dari keberagaman kepercayaan dan keberagaman etnis. Negara ini adalah contoh berkilau dari toleransi dan pluralisme," ujarnya.

Terkait forum ini, Menko Muhadjir lantas berharap agar para delegasi dari berbagai negara dunia bisa saling bertukar pengalaman, baik yang positif maupun negatif, pada JPD 2023 ini.

Sebelumnya dilaporkan, Kementerian Luar Negeri RI mengumumkan ajang Jakarta Plurilateral Dialogue yang akan berlangsung pada tanggal 29-31 Agustus 2023. Dialog dalam forum JPD 2023 mencakup pembahasan yang didesain inklusif, menampung berbagai pandangan dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan stakeholder lainnya, termasuk pandangan pemerintah.

Forum ini merupakan kolaborasi dari Kemlu RI, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Agama. JPD akan bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta.

Berdasarkan pernyataan Kemlu RI, Minggu (27/8), acara JPD ini dinilai relevan dengan peran Indonesia di kancah global. Sebagai bagian dari negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, Indonesia turut mengadopsi Resolusi 16/18 untuk memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, serta diskriminasi, hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang berdasarkan agama atau kepercayaan.

“Pengangkatan tema dalam mengarusutamakan budaya toleransi yang berbasis pada Resolusi 16/18 karena kita ingin Indonesia tercatat dalam database implementasi Resolusi 16/18 melalui acara ini, sekaligus mendukung arahan bapak Presiden mengembalikan Indonesia ke peta dunia dan menguatkan modalitas Indonesia untuk maju jadi anggota Dewan HAM 2024,” ujar Ruhaini di Jakarta (27/8).

Senada dengan hal tersebut, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib menyebutkan JPD 2023 sebagai forum praktik baik Indonesia dalam mengimplementasikan budaya toleransi dalam lingkup global.

“JPD menjadi pengingat bagi masyarakat internasional bahwa negara juga harus berperan memfasilitasi pemenuhan kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi atau kebencian berdasarkan agama, yang mana hal tersebut dilarang oleh hukum nasional sesuai seperti kewajiban kita dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik,” ucap Achsanul.