Forum Menteri Sosial ASEAN: Bambang Soesatyo Minta Hak Kaum Difabel Dipenuhi

Liputan6.com, Jakarta - Forum Tingkat Tinggi Menteri Sosial se-ASEAN menguatkan komitmen untuk menciptakan negara-negara di ASEAN yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan sejumlah pandangan terkait forum tingkat tinggi tersebut.

Pertama, Bambang menyampaikan bahwa DPR RI mendukung pengarusutamaan difabel ke dalam kebijakan dan program pembangunan di tiap negara, termasuk Indonesia, utamanya dalam kebijakan politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Kedua, Ketua MPR RI pemerintah menyusun upaya untuk dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia.

"Serta memprioritaskan inklusi difabel, baik dalam pengembangan fasilitas infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia disabilitas," kata Bambang, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Rabu (11/10/2023).

Ketiga, meminta pemerintah meningkatkan pengakuan kelompok disabilitas di berbagai lingkungan masyarakat, melibatkan disabilitas dalam partisipasi aktif dengan kesempatan yang sama, berkolaborasi, dan menghapus stigma yang diskriminatif terhadap kaum disabilitas.

Terakhir, Bambang meminta pemerintah memetakan permasalahan terkait inklusif bagi penyandang disabilitas, dan mengoptimalkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang mengatur pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor, seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, hak-hak sipil, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak kesejahteraan sosial.

Sementara itu, penyandang disabilitas di Indonesia bisa mandiri dengan hasil karyanya, dengan bantuan penanganan serius dari Kementerian Sosial.Pesan inilah yang ingin disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 yang akan berlangsung di Makassar mulai hari ini, Selasa, 10 Oktober 2023.

Pesan tersebut diwujudkan melalui hasil karya para penyandang disabilitas binaan Kemensos yang dipamerkan dalam ajang yang juga dikenal sebagai The ASEAN High Level Forum (AHLF) 2023 on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025.

Menurut Risma, mengajarkan penyandang disabilitas menjadi mandiri dari segi kegiatan sehari-hari hingga meningkatkan perekonomian mereka dengan fasilitas alat bantu gerak bisa menciptakan kesetaraan itu sendiri.

"Sekarang kalau kita menuntut, hanya menuntut bahwa misalkan harus hak penyandang disabilitas sekian persen, harus diterima dari perusahaan, maka itu akan sangat sulit memenuhi semua penyandang disabilitas," ujar Mensos Risma, dilansir Antara.

Penyandang disabilitas yang dapat mengenyam pendidikan tinggi sudah sangat bagus, kata Risma. Akan tetapi jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka bisa membangun kemandirian lewat wirausaha.

"Artinya, merkea bisa berusaha sendiri, dan ternyata memang enggak kalah. Setelah kita coba tangani secara seriuus, banyak penyandang disabilitas malah minta keluar dari penerima bansos (bantuan sosial). Jadi, artinya bahwa mereka itu bisa," kata Mensos.

Sebagai contoh, kata Risma, ada produk penyandang disabilitas asal Ternante berupa eco-print dari dedaunan alami yang dinilainya memiliki standar ekspor dan dijual di luar Ternate.

Risma juga mendorong pelaku UMKM penyandang disabilitas untuk mengenal packing dan branding dengan memanfaatkan organisasi desain Tata Rupa Nusantara agar produk mereka tembus ke pasar yang lebih luas.

Untuk Tata Rupa Nusantara, Kemensos menggandeng anak-anak muda dari beberapa daerah untuk membantu para pelaku UMKM.

"Kekuatan merek dan kemasan itu sangat kuat untuk penjualan produk masuk pasar. Kita sekarang gandeng anak-anak muda yang tergabung dalam Tata Rupa Nusantara dari beberapa daerah untuk kita ajak membantu para UMKM yang non-disabilitas maupun disabilitas untuk masuk pasar-pasar baru," ujarnya.