Armenia dan Azerbaijan Sepakat Tanda Tangani Perjanjian Damai Setelah Hampir Empat Dekade Berperang

Liputan6.com, Yerevan - Azerbaijan dan Armenia telah menyelesaikan perundingan perdamaian yang bertujuan untuk mengakhiri konflik puluhan tahun antara kedua negara.

Dua perang telah terjadi untuk memperebutkan kendali atas wilayah Nagorno-Karabakh di Azerbaijan yang dihuni oleh etnis Armenia – pertama pada akhir era Uni Soviet dan kedua pada tahun 2020 – sebelum Azerbaijan akhirnya menguasai wilayah tersebut pada September 2023.

Kedua negara telah berulang kali menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian komprehensif untuk mengakhiri permusuhan lama mereka sudah di depan mata, namun pejabat dari kedua belah pihak gagal mencapai konsensus atas draf perjanjian.

"Proses negosiasi mengenai teks perjanjian perdamaian dengan Armenia telah selesai,” kata Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov seperti dikutip dari The Guardian. "Armenia telah menerima proposal Azerbaijan mengenai dua pasal yang sebelumnya belum terselesaikan dalam perjanjian perdamaian."

Kementerian Luar Negeri Armenia kemudian menyatakan, "Perundingan mengenai draf perjanjian telah selesai – perjanjian perdamaian siap untuk ditandatangani."

Namun, dalam petunjuk bahwa ketegangan masih ada, Armenia mengkritik Azerbaijan karena membuat pernyataan sepihak alih-alih mengeluarkan pernyataan bersama. Meski begitu, Armenia menyatakan siap memulai pembicaraan mengenai tanggal dan lokasi penandatanganan perjanjian.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan telah mengakui kedaulatan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh setelah tiga dekade wilayah itu dikuasai oleh separatis Armenia – hal yang dianggap sebagai langkah awal penting menuju normalisasi hubungan. Armenia juga tahun lalu mengembalikan empat desa perbatasan yang telah dikuasainya selama beberapa dekade kepada Azerbaijan.

Ketegangan atas konflik ini ikut merenggangkan hubungan antara Armenia dan Rusia, dengan Yerevan menuduh Moskow tidak memberikan dukungan yang cukup. Armenia tahun lalu menangguhkan partisipasinya dalam Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang dipimpin Rusia karena blok tersebut dinilai gagal memberikan bantuan dalam konflik dengan Azerbaijan.

Rusia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa semuanya telah mencoba memainkan peran mediasi pada berbagai kesempatan dalam konflik ini.

Pada akhir Januari, Pashinyan menyatakan bahwa dua dari 17 poin dalam draf perjanjian perdamaian masih belum terselesaikan. Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan juga menyatakan hal yang sama dalam pidatonya di parlemen pada Rabu lalu.

Salah satu masalah utama adalah ketidaksepakatan mengenai tidak ditempatkannya pasukan pihak ketiga di sepanjang perbatasan kedua negara, kata Pashinyan. Dia menyatakan bahwa penempatan pasukan semacam itu seharusnya diizinkan di bagian perbatasan yang telah dilakukan demarkasi.

Ada pula ketidaksepakatan mengenai rencana penarikan kasus hukum dari badan peradilan internasional oleh kedua belah pihak. Kedua negara masih terlibat dalam pertempuran hukum di Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia sebelum, selama, dan setelah konflik bersenjata mereka.

"Kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya menarik kasus dari pengadilan internasional, tetapi juga melepaskannya sepenuhnya," kata Pashinyan. "Jika tidak, situasi mungkin muncul di mana kedua belah pihak menarik kasus mereka dari pengadilan internasional, namun pada tahap berikutnya Azerbaijan mengangkat masalah ini secara bilateral, yang berpotensi memicu eskalasi."

Sementara itu, Bayramov menuturkan, "Harapan berikutnya Azerbaijan dari Armenia adalah amandemen konstitusi."

Pemerintah Azerbaijan ingin Armenia menghapus referensi dalam konstitusinya yang terkait dengan deklarasi kemerdekaan, yang mencantumkan klaim teritorial atas Nagorno-Karabakh. Namun, amandemen konstitusi memerlukan referendum untuk disetujui.

Hampir semua penduduk etnis Armenia – lebih dari 100.000 orang – melarikan diri dari Nagorno-Karabakh setelah wilayah tersebut jatuh ke tangan Azerbaijan dalam serangan 24 jam pada September 2023.