Paradigma Sehat Ujung Tombak Kesehatan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Sehat adalah salah satu sendi dasar kehidupan manusia. Di sisi lain, setiap orang punya hak dan juga tanggung jawab untuk hidup sehat.

Dari sudut pemerintah kini, konsep Nawa Cita secara jelas menyebutkan untuk "meningkatkan kualitas hidup manusia", di mana kesehatan tentu merupakan salah satu komponen utamanya.

Jika kita lihat Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia di posisi 108 dari 187 negara. Penilaian IPM, berdasarkan lama sekolah yang saat ini Indonesia mempunyai lama sekolah 8,14 tahun.

Untuk kesehatan dikarenakan telah dimulai Universal Health Coverage, peringkat Indonesia meningkat dan penilaian ketiga adalah ekonomi yang menjadi tantangan tersendiri bagi dunia kesehatan.

Dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional awal tahun 2014, bagi masyarakat tak mampu mendapatkan bayar iuran dari pemerintah (Penerima Bantuan Iuran = PBI), sebanyak 86,4 juta dari data 90,7 juta orang tak mampu dan dengan diberlakukannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial, ditambah bayi baru lahir dan penderita pascarehabilitasi narkoba masuk sebagai PBI menjadi meningkat.

Asuransi kesehatan dimulai dengan Askes bagi pegawai negeri sipil, dan Askes saat itu sebagai BUMN dengan mengembalikan dana kepada pemerintah jika premi tak terpakai dan juga melaksanakan pengadaan obat-obatan bagi PNS yang berobat.

Inti dari kesemua ini tak hanya masyarakat, PNS, tentara dan buruh, tetapi seluruh masyarakat seharusnya mempunyai asuransi kesehatan sebagai payung saat jatuh sakit dapat mempunyai akses ke layanan kesehatan.

Bagi masyarakat mampu, tetap dapat membeli asuransi kesehatan swasta (private insurance) dengan membayar sejumlah premi sesuai dengan keinginan cakupan asuransinya.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini ditandai dengan Kartu Indonesia Sehat dikelola oleh Badan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS).

Bagi PBI, data diperoleh dari Kementerian Sosial berdasarkan data BPS yang divalidasi oleh TPN2K. Data Askes, Asabri dan kemudian bagi peserta mandiri yaitu peserta yang ikut masuk mendapatkan asuransi kesehatan nasional. Saat ini kesemuanya telah berjumlah 133 juta jiwa.

Sistem ini baru berjalan selama satu tahun sehingga masih banyak yang perlu dibenahi untuk kekurangan yang terjadi. Baik secara administrasi ataupun cara pembayaran ke rumah sakit ataupun layanan primer serta kerja sama dengan berbagai layanan kesehatan.

Jika dilihat dari tujuan, asuransi ini adalah asuransi sosial dengan sifat gotong royong. Diharapkan iuran orang sehat dipakai untuk membiayai orang yang sakit pada saat itu dan sebaliknya.

Masyarakat yang mempunyai kemudahan akses akan berobat. Data menunjukkan tingginya angka berobat di Jawa barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akses menuju layanan kesehatan serta ketersediaan layanan memadai di daerah Pulau Jawa.

Bagaimana di daerah dengan geografis yang sulit? Tentu tingkat berobat masyarakat masih rendah dan sistem pembiayaan juga membuat perbedaan yang belum dapat mencapai optimal untuk menolong masyarakat yang sedang sakit.

Masalah kedua, masyarakat belum menyadari adanya sistem dalam layanan kesehatan. Peserta KIS harus berobat secara berjenjang, melalui layanan primer untuk diobati dan jika memang perlu dirujuk, akan dirujuk ke rumah sakit sekunder.

Rumah sakit tertier hanya untuk penderita yang penuh komplikasi dan tersedianya tenaga kesehatan yang subspesialistik, bukan terbuka untuk setiap penyakit yang seharusnya dapat diatasi di layanan kesehatan primer.

Jika layanan primer dapat mengatasi sebagian besar penyakit saat dini, diharapkan hanya sekitar 10-20 persen yang ditangani di layanan sekunder dan lebih sedikit lagi di layanan teritier. Keadaan saat ini masih terbalik, banyaknya penderita yang perlu ditangani di layanan sekunder dan tertier.

Tantangan kesehatan kini amat beragam. Kalau dari sudut penyakit, Indonesia saat ini menghadapi beban ganda. Penyakit menular tertentu masih jadi masalah kesehatan, sementara penyakit tidak menular (PTM) sudah meningkat dan bahkan sudah lebih tinggi dari penyakit menular. Tahun 1990 penyakit tak menular sebanyak 37 persen menjadi 58 persen di tahun 2010.

Penyakit stroke, kecelakaan lalu lintas, penyakit jantung iskemik, kanker, diabetes melitus, paru-paru obstruksi kronis secara berurutan merupakan masalah saat ini dan penyakit ini berbiaya tinggi.

Kesemua penyakit ini perlu menjadikan perhatian kita semua karena dengan melihat perhitungan jumlah kerugian ekonomi yang akan ditanggung oleh negara dan tidak tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas.

Perilaku Hidup Sehat

Prinsip PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) seperti makan yang bergizi, sanitasi dan lingkungan yang sehat serta kebersihan yang terjaga haruslah menjadi bagian dari kehidupan kita bersama.

Banyak hal yang telah terbuktikan, dengan perilaku masyarakat dalam membuang sampah berakibat dampak bagi masyarakat sendiri dengan terjadinya banjir ataupun berbagai penyakit. Juga dalam perilaku makan, sangat tak jelas menganut gizi seimbang serta keinginan mempunyai lingkungan sehat dengan menata kelola pembangunan kota ataupun wilayah.

Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan punya peran amat penting pula. Layanan kesehatan primer atau salah satunya puskesmas pada era kini akan kembali digalakkan perannya dalam kegiatan langsung di lapangan, bukan hanya menunggu pengobatan dengan menunggu penderita di klinik.

Layanan primer dapat berupa puskesmas, klinik mandiri, klinik pratama, ataupun digerakkannya kembali desa siaga, posyandu, puskesmas pembantu (pustu), dan sebagainya.

Setiap layanan kesehatan primer punya wilayah kerja, dan adalah tanggung jawabnya agar penduduk di wilayah kerjanya dapat dijaga tetap sehat.

Pelayanan kesehatan primer sangat terkait dengan determinasi sosial lainnya agar diperoleh masyarakat yang sadar atas kepentingan kesehatannya. Kesehatan adalah hulu di kehidupan manusia.

Sebaliknya pencegahan harus dilakukan di layanan kesehatan primer, seperti pemberian vaksin. Posyandu adalah pemberdayaan masyarakat di mana membantu di garda lebih terdepan, melakukan penimbangan anak balita dan memberikan edukasi tentang pemberian gizi. Kesemua ini memperlihatkan kerja sama yang kuat dalam memperoleh masyarakat sehat.

Dalam era kini maka pelayanan kesehatan dijalankan melalui dua pendekatan. Pertama adalah dengan mengoptimalkan kesiapan fasilitas pelayanan (readiness of service), baik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. Pendekatan kedua adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.

Salah satu program besar Pemerintah mewujudkan jaminan kesehatan nasional melalui program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dimulai awal 2014 dan di akhiri tahun 2019 seluruh penduduk indonesia akan terlindungi dalam program Kartu Indonesia Sehat. Artinya tidak ada lagi rakyat yang akan mengalami gangguan dalam akses dan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan bermutu.

Terpenting dalam hal ini kemauan masyarakat untuk mau mengikuti sistem rujukan ini. Masyarakat sebagai peserta di layanan kesehatan primer dan tenaga kesehatannya bersifat proaktif, baik untuk perorangan, keluarga dan masyarakat setempat.

Perubahan sikap ini akan memerlukan waktu, tetapi langkah awal harus dilakukan sejak saat ini. Banyak penyakit yang dapat dihindari di saat pemeriksaan di layanan primer atau ditemukan saat dini sehingga prognosis penderita menjadi lebih baik.

Gizi Masyarakat

Sementara itu, untuk perbaikan gizi masyarakat akan diakukan intervensi yang spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik meliputi pemberian ASI eksklusif dan MP ASI, fortifikasi dan suplementasi makanan serta pedoman gizi seimbang.

Seribu kehidupan atau sampai usia 2 tahun merupakan awal dalam pembentukan anak yang cerdas. Peran perempuan dimulai saat berencanakan kehamilan, yang seharusnya dimulai sejak lebih awal lagi, sejak remaja selain gizi pengertian kesehatan reproduksi agar generasi keluarga berencana dapat berhasil.

Juga diketahui saat ini, kekurangan energi kronis sudah terjadi saat usia muda, di mana di sini peran perbaikan gizi seharusnya telah dimulai. Jika diperhitungkan jumlah usia muda kaum perempuan dengan pengejaran pemberian obat penambahan zat besi diperlukan biaya sekitar Rp10 triliun.

Beban ini bisa dipertukar dengan dengan cara hidup sehat oleh masyarakat dan dimotivasi oleh tenaga medis di layanan primer. Perempuan perlu berpengetahuan sehingga ada wawasan saat kehamilan dan pascamelahirkan.

Program pengendalian penyakit akan menghadapi tiga tantangan, yaitu pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular serta pengendalian penyakit menular. Untuk pencegahan maka akan digalakkan peran serta masyarakat dan juga kegiatan seperti imunisasi dan lain-lain.

Untuk pengendalian PTM maka sudah ditentukan 4 PTM utama yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, penyakit diabetes dan metabolik serta penyakit kronik seperti penyakit paru kronik dan juga gangguan ginjal.

Untuk ini pendekatannya adalah penanganan faktor risiko bersama (common risk factors), deteksi dan penanggulangan di tingkat primer dalam bentuk Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dan juga penanganan kasus di RS serta rehabilitasi.

Untuk pengendalian penyakit menular maka akan dijalankan prinsip kegiatan Prevensi, Deteksi dan Respons (PDR). Harus diingat bahwa penyakit menular punya dua dimensi penularan, yaitu di dalam negeri dan antara negara, karena virus dan bakteri pada dasarnya borderless, tidak mengenal batas negara.

Juga akan terus dilakukan upaya kewaspadaan menghadapi pandemi, yang seperti diketahui bahwa kemungkinan besar kalau pandemi terjadi maka akan bermula dari suatu penyakit zoonosis, bersumber binatang.

Kemandirian bahan baku obat juga merupakan prioritas dalam program kerja 2015 sampai 2019, dengan memanfaatkan kemampuan yang ada serta tersusun dalam peta jalan yang jelas.

Negara Hadir

Pelayanan kesehatan harus dirasakan oleh seluruh penduduk kita. Salah satu pedoman dasar pemerintah kini adalah bahwa "negara hadir" untuk melayani rakyat. Dalam konteks ini adalah hadir dalam hal akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. Pembangunan kesehatan akan memperhatikan norma keadilan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Berbagai unit utama di dalam Kementerian Kesehatan akan melakukan perencanaan secara terpadu dengan mempertimbangkan pemilihan daerah, prioritas program dan ketersediaan sumber daya. Perencanaan secara terpadu ini bukan saja meningkatkan efisiensi tetapi juga akan memberi daya ungkit lebih besar bagi pembangunan kesehatan di daerah.

Salah satu pendekatan baru yang akan dilakukan adalah upaya monitoring evaluasi (monev) terpadu ke daerah. Tim dari Kementerian Kesehatan yang datang ke daerah akan dipersiapkan dengan perangkat Monev yang jelas, serta akan datang dalam team yang terpadu lintas Unit Utama, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Kesehatan adalah milik kita bersama. Harapan kita adalah pembangunan berwawasan kesehatan, yang punya empat dimensi. Pertama, bagaimana agar ada kemauan baik untuk mengedepankan kesehatan dalam kebijakan publik. Ke dua, setiap sektor terkait memiliki kebijakan kesehatan dalam programnya masing-masing, ketiga diperlukannya kajian pembangunan berwawasan kesehatan.

Dimensi keempat adalah kesadaran dari lubuk hati seluruh lapisan masyarakat bahwa kesehatan merupakan sendi utama kehidupan, seperti kata orang bijak, "Health is not everything, but without health, everything is nothing."

Nila Farid Moeloek
*) Penulis adalah Menteri Kesehatan RI pada Kabinet Kerja