Pemerintah Dinilai Abai Menegakkan 3T di Tengah Maraknya Kampanye Vaksinasi COVID-19

Liputan6.com, Jakarta Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dan LaporCovid-19 berpendapat, di tengah maraknya kampanye vaksinasi COVID-19, pemerintah justru abai dengan penegakan 3T (testing, tracing, treatment).

Pemerintah juga disebut tidak memiliki komitmen penuh untuk melakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial secara ketat di tengah pandemi COVID-19.

Sebaliknya, situasi penularan yang meningkat ini justru seolah menjadi beban masyarakat saja yang harus melakukan 3M. Tren terbaru juga menunjukkan, mereka yang meninggal semakin banyak dari kalangan tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas layanan primer, seperti puskesmas dan klinik.

Ini menunjukkan, penyebaran wabah yang semakin meluas di komunitas, selain juga minimnya proteksi terhadap tenaga kesehatan, termasuk yang bertugas di layanan primer.

Survei Kebutuhan Puskesmas CISDI periode Agustus-September 2020 menunjukkan, sebanyak 40 persen puskesmas masih kekurangan masker bedah untuk memberikan pelayanan pada pasien dengan gejala COVID-19.

Olivia Herlinda, Direktur Kebijakan CISDI, mendorong langkah-langkah drastis oleh pemerintah agar layanan kesehatan nasional tidak runtuh di tengah distribusi vaksin.

“Komunikasi publik yang berbasis bukti, fokus, dan tidak terdistorsi dengan narasi-narasi palsu harusnya sejak awal pandemi COVID-19 telah dilakukan,” ujar Olivia mengutip keterangan pers CISDI, Jumat (15/1/2021).

Simak Video Berikut Ini:

Ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam membangun strategi maupun melaksanakan praktik komunikasi yang transparan dan akuntabel menyebabkan masyarakat gagal sepenuhnya menyadari kegawatan situasi pandemi ini, lanjutnya.

Hal ini menyebabkan upaya pemerintah menambah kapasitas tempat tidur dan tenaga kesehatan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan layanan kesehatan di tingkat rujukan, untuk menampung jumlah pasien dalam kondisi sedang hingga berat dan kritis.

“Selain itu, perbaikan sistem informasi kesehatan sudah tidak mungkin ditunda lagi. Publik harus mendapatkan akses terhadap pendataan dan informasi dengan pembaruan real-time.”

Di tingkat layanan kesehatan primer, pengendalian kasus dan penapisan pasien kritikal untuk dilakukan, di bawah narasi transformasi layanan kesehatan primer dan reformasi sistem kesehatan nasional.

Berbagai inovasi di tingkat kesehatan primer dan rujukan melalui inovasi sosial maupun pemanfaatan teknologi seperti pengembangan telemedicine dan rumah sakit virtual COVID-19 akan membantu menetapkan skala prioritas penanganan pasien.

“Sesungguhnya saat ini kita tidak lagi mempunyai waktu. Kita harus kerahkan semua daya upaya demi menyelamatkan nyawa manusia,” pungkasnya.