Kesenjangan Vaksinasi, WHO: Dari 5 Miliar Vaksin COVID-19, Cakupan di Afrika Baru 2 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengatakan saat ini banyak dunia masih menghadapi kenaikan kasus dan kematian akibat COVID-19. Padahal lebih dari lima miliar vaksin COVID-19 telah disalurkan ke penduduk dunia.

Namun,  jika dilihat dari data sebaran, vaksin COVID-19 hanya terkonsentrasi di beberapa negara. Dan, cakupan vaksinasi paling rendah ada di Afrika.

"Dari lima miliar, sekitar 75 persen disalurkan di 10 negara. Dan, Afrika saat ini berada dalam cakupan vaksinasi yang paling rendah, sekitar 2 persen. Ini tidak dapat diterima," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pembukaan G-20 Health Ministers Meeting pada 5 September 2021.

WHO menargetkan setiap negara bisa memvaksin 10 persen penduduknya pada akhir bulan ini. Lalu, di akhir tahun, masing-masing negara bisa memvaksin 40 persen warga. Hingga akhirnya nanti, pada pertengahan tahun 2022 sudah ada 70 persen penduduk di suatu negara di vaksin.

"Target tersebut masih bisa kita capai hanya dengan komitmen dan dukungan negara-negara G-20," kata Tedros.

Kepada negara-negara G-20, Tedros mengatakan bahwa kunci untuk bisa mencapai kesetaraan vaksin dan mengakhiri pandemi ada pada mereka. "Kita tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan ini terjadi lagi."

Tedros pun meminta agar negara-negara anggota G-20 mendukung capaian target vaksinasi global WHO.

"Yakni dengan segera mengirim vaksin dengan COVAX, memenuhi pembagian dosis vaksin paling lambat akhir bulan ini dan memfasilitasi sharing technology serta mendukung produksi vaksin lokal."

Di kesempatan itu, Tedros juga mengatakan bahwa dalam menghadapi pandemi, negara-negara harus menjalankan beberapa prinsip. Diantaranya:

- Keterlibatan semua negara

- Penanganan bersifat multisektoral

- Dihubungkan dan diselaraskan dengan mandat WHO

- Memastikan keselarasan dengan Peraturan Kesehatan Internasional dan instrumen global lainnya

- Harus akuntabel dan transparan.

"Jika masing-masing negara mengggunakan pendekatan untuk kebaikan sendiri hal itu tidak bekerja dengan baik saat ini maupun nanti," kata Tedros.