Angka Harapan Hidup Laki-Laki Lebih Pendek Ketimbang Perempuan, Kepala BKKBN Ungkap Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa angka harapan hidup laki-laki lebih pendek ketimbang perempuan.

Hal ini bukan tanpa alasan, dari sisi pekerjaan, laki-laki cenderung bekerja di sektor yang memiliki risiko tinggi. Belum lagi, para lelaki juga acap kali terpapar polutan.

“Risiko meninggal itu ada banyak pada laki-laki. Tabrakan, jatuh dari pohon, berkelahi, kerja di daerah risiko tinggi,” kata Hasto dalam rangkaian acara peringatan Hari Keluarga Nasional 2023 di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (5/7/2023).

“Makanya angka harapan hidup laki-laki lebih pendek dan angka harapan hidup perempuan lebih panjang,” tambahnya.

Dari sisi kesehatan, para laki-laki juga cenderung menjalani gaya hidup tidak sehat yakni dengan adanya kebiasaan merokok.

“Laki-laki 48 persen merokok sehingga terpapar polutan. Laki-laki yang bertani di lapangan juga bergelut dengan pestisida. Jadi, laki-laki memang banyak terpapar polutan,” jelas Hasto.

Target Harapan Hidup hingga 80 Tahun

Sementara itu, pemerintah memiliki target meningkatkan usia harapan hidup para lansia hingga 80 tahun.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa, target itu bisa dicapai lewat skenario optimistis. Sehingga usia harapan hidup masyarakat Indonesia bisa setara dengan negara maju.

"Skenario ini akan kita capai dengan menargetkan usia harapan hidup sebesar 80 tahun, yang sederajat dengan negara-negara maju," ujar Soeharso dalam Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, Selasa 16 Mei 2025 mengutip Bisnis Liputan6.com.

Lewat skenario tersebut, Soeharso memaparkan, total tingkat kematian atau total mortality rate (TFR) dijaga pada angka 2.0, dan angka kematian bayi (infant mortality rate) mencapai 4.2.

Guna menggapai target itu, Soeharso menilai, pemerintah perlu menerapkan lima kebijakan/strategi dalam rangka mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi. Kelima strategi itu adalah:

• Pertama, perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.
• Kedua, perlu memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia agar dapat tertutupi.
• Ketiga, perlu menunjang pertambahan penduduk lansia di masa yang akan datang.
• Keempat, perlu mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata.
• Terakhir, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan desa dan kota.

Demi mewujudkan pertumbuhan yang seimbang, Soeharso mendorong pemerintah untuk menyususn kebijakan keluarga berencana era baru.

"Untuk mewujudkan pertumbuhan yang seimbang, pemerintah perlu menyusun kebijakan keluarga berencana era baru,” ujar Soeharso.

“Kebijakan tersebut perlu memastikan bahwa pasangan muda siap dalam membangun keluarga,” imbuhnya.

Soeharso menekankan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pasangan muda mempersiapkan diri secara sosial/ekonomi untuk menghasilkan anak yang berkualitas.

Selain itu, perlu dipastikan ke depannya pemerintah mengembangkan care economy untuk menyeimbangkan partisipasi kerja perempuan dan laki-laki dengan memastikan sistem pengasuhan anak yang baik.

"Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana sesuai kondisi wilayah dan kelompok sasaran," tutup Soeharso.