Soal Serangan Ransomware, Dirut BPJS Kesehatan: Keamanan Data Kami Berlapis-Lapis

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tengah diserang oleh perangkat lunak pemerasan (malware) ransomware. Terkait masalah ini, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan data BPJS tidak terpengaruh.

“Kita selalu berkoordinasi dengan Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Dukcapil aman datanya, tentu BPJS Kesehatan itu untuk keamanan data tidak saja hanya bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan KemenKominfo tapi kita berlapis-lapis sistemnya,” kata Ali Ghufron dalam Launching Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Pengamanan sistem berlapis ini diterapkan termasuk untuk mencegah adanya serangan ransomware yang merupakan kejahatan siber paling ditakuti saat ini.

“Termasuk ransomware yang terakhir itu kita sudah ada (perlindungan), termasuk ISO (standar internasional pengamanan informasi) khusus untuk pengamanan siber, itu kita juga sudah dapat.”

“Kita bukan kemudian sombong, tapi kita berupaya karena ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang betul-betul kita jaga, jangan sampai bocor,” imbuh Ali Ghufron.

Dia juga menyampaikan rasa prihatinnya atas serangan ransomware yang memengaruhi Pusat Data Nasional.

“Tentu kita prihatin ya karena Indonesia di-hacked (diretas), belum ada back up yang cukup sehingga itu menjadi persoalan. Kita di BPJS Kesehatan itu sangat concern tentang keamanan data pribadi,” jelasnya.

Ali Ghufron menambahkan, para peretas memiliki komunitas tersendiri. Di dalam komunitas itu, mereka selalu mengembangkan kemampuan untuk melakukan serangan yang lebih kuat.

Maka dari itu, ia mengimbau agar Indonesia juga tak kalah untuk terus belajar memperbaiki dan memperkuat ketahanan digitalnya.

“Untuk diketahui, para hacker itu punya komunitas sendiri yang kemudian mereka saling sharing, saling belajar, sehingga kita juga harus terus menerus memperbaiki lah,” ucapnya.  

Sebelumnya, Asisten Profesor dan Koordinator Program Magister Keamanan Siber Monash University, Indonesia, Dr. Erza Aminanto menjelaskan soal ransomware.

Menurutnya, ransomware adalah varian malware (perangkat lunak pemerasan) berbahaya yang digunakan oleh peretas untuk mengunci akses ke data korban dan meminta uang tebusan untuk pemulihannya.

Guna mencegah serangan yang mungkin datang di masa yang akan datang, Aminanto mengatakan pentingnya memperkuat keamanan siber.

Menurutnya, menerapkan seluruh langkah keamanan siber tidaklah mudah, karena diperlukan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

Di sisi lain, ancaman ransomware terus berkembang, dan para peretas selalu mencari cara baru untuk menembus pertahanan. Oleh karenanya, pendekatan proaktif, adaptif, dan kolaboratif sangatlah penting dilakukan sejak dini.

Upaya tersebut juga perlu didukung oleh kolaborasi sektor swasta dan publik, di mana pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan organisasi non-pemerintah untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam menghadapi ancaman siber.

“Inisiatif yang dilakukan dapat mencakup pembentukan pusat tanggap nasional untuk serangan siber, program pelatihan keamanan siber, dan kampanye layanan masyarakat,” kata Aminanto mengutip keterangan pers, Rabu, 3 Juli 2024.

Pemerintah, lanjut Aminanto, harus memastikan peraturan ini tidak hanya mencakup sektor publik tetapi juga sektor swasta, termasuk usaha kecil dan menengah yang sering menjadi target serangan siber.

“Serangan ransomware terhadap PDN merupakan pengingat akan kerentanan infrastruktur digital kita. Namun, dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, dan upaya nyata meningkatkan kesadaran akan ancaman siber, kita dapat memperkuat pertahanan dan mengurangi risiko serangan di masa depan,” papar Aminanto.

“Inisiatif ini penting tidak hanya untuk keamanan data, tetapi juga untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan sektor swasta dalam mengelola dan melindungi informasi,” imbuhnya.

Membangun ketahanan dan keamanan ekosistem digital memerlukan kolaborasi, investasi, dan komitmen berkelanjutan, kata Aminanto.

“Dengan kolaborasi yang kuat, investasi yang tepat, dan komitmen berkelanjutan, kita dapat membangun ekosistem digital yang lebih aman dan tangguh. Ini tugas bersama yang memerlukan partisipasi semua pihak, mulai dari individu, dunia usaha, hingga pemerintah.”

“Hanya melalui upaya-upaya seperti inilah kita dapat mengatasi ancaman ransomware dan memastikan masa depan digital yang aman dan terjamin,” tutupnya.