JKN Capai UHC Dalam 10 Tahun, Bos BPJS Kesehatan: Lebih Cepat dari Korea Selatan

Liputan6.com, Jakarta Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa per 1 September 2024 sudah 277 juta atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Penduduk kita ada 280 juta jadi enggak sampai 5 juta yang belum 9menjadi peserta JKN," kata Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Media Workshop di Jakarta Pusat pada Rabu, 25 September 2024.

Lebih lanjut, Ghufron mengatakan bahwa dengan capaian kepesertaan 98,67 persen membuat Indonesia mencapai Universal Health Coverage (UHC).

"Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade," kata Ghufron.

Kecepatan tersebut, lanjutnya, membuat Indonesia berhasil mencapai UHC lebih cepat daripada Korea Selatan yang butuh waktu 12 tahun. 

Kerja Sama dengan 23 Ribu FKTP

Untuk bisa melayani peserta JKN saat ini, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Penggunaan kartu JKN juga melesat pesat. Pada tahun pertama JKN tercatat ada 92,3 juta orang yang menggunakan JKN. Sembilan tahun kemudian yakni 2023 ada 606,7 juta penggunaan.

"Ini berarti ada 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemerintahan mendatang bakal terus melanjutkan program JKN.

"JKN bagian dari keberlanjutan, jadi bukan hanya IKN yang harus dilanjutkan tapi JKN pasti, pasti dilanjutkan," kata Hasan Nasbi.

Ia juga mengatakan bahwa anggaran BPJS Kesehatan di pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berubah tetap di angka Rp40 triliun. Namun, menurutnya hal itu bakal bisa disesuaikan.

"Menurut saya terbukalah nanti ada adjusment atau penyesuaian, karena ini bagian komitmen dari pemerintahan kita yang keberlanjutan ini, untuk meneruskan Jaminan Kesehatan Nasional," katanya lagi.

Jelang pemerintahan yang baru, Ghufron mengatakan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Diantaranya penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.

“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun," kata Ghufron.

Terkait hal itu, BPJS Kesehatan menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi.