Legal Adalah Istilah Hukum, Kenali Perbedaan dan Contoh Perbuatannya

Liputan6.com, Jakarta Legal adalah istilah yang sering digunakan dalam hukum, untuk mengacu pada sesuatu yang sesuai dengan hukum atau peraturan. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan, keputusan, atau kebijakan yang sah dan tidak melanggar hukum.

Dalam konteks hukum, legal adalah konsep yang sangat penting karena hukum bertindak sebagai kerangka kerja, yang mengatur tindakan manusia dan melindungi hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah legal, kita dapat memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, atau hak-hak lain yang diakui oleh hukum.

Legal adalah istilah yang merujuk pada seseorang atau perusahaan yang memiliki izin, lisensi, atau otoritas yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya, seorang pengacara memiliki kewenangan hukum untuk memberikan nasihat hukum, dan mewakili klien di pengadilan karena mereka memiliki lisensi dan keahlian yang diperlukan, untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa apa yang dianggap legal dapat berbeda-beda di berbagai negara atau yurisdiksi. Ada perbedaan dalam hukum dan regulasi antara negara-negara, dan apa yang dianggap legal di satu tempat mungkin tidak legal di tempat lain. Berikut ini perbuatan legal yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Senin (10/4/2023). 

Legalitas dan ilegalitas adalah konsep dasar dalam hukum yang merujuk pada sesuatu yang sah, atau tidak sah sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Legalitas mengacu pada keadaan atau perbuatan yang sesuai dengan hukum, sedangkan ilegalitas merujuk pada keadaan atau perbuatan yang melanggar hukum.

Secara umum, legalitas mengacu pada kesesuaian dengan hukum, peraturan, atau norma yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Sesuatu yang legal dinyatakan sah oleh hukum dan tidak akan dikenai tindakan hukum yang menghukum. Contohnya, pernikahan yang sah menurut undang-undang, memiliki sertifikat nikah yang resmi, maka pernikahan tersebut diakui dan dianggap legal.

Sementara itu, ilegalitas merujuk pada keadaan atau perbuatan yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Sesuatu yang ilegal akan dikenai sanksi atau hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Contohnya, penggunaan narkoba yang dilarang oleh hukum, ketika seseorang menggunakan narkoba tersebut, maka tindakan tersebut dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum.

Namun, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dinyatakan secara tegas apakah legal atau ilegal, karena dapat tergantung pada kasus yang berbeda-beda. Contohnya, perbuatan suatu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa memiliki izin kerja yang sah. Hal ini pada dasarnya melanggar hukum, namun mungkin dapat dibenarkan jika ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan tersebut, seperti kesulitan dalam mencari tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

Dalam konteks sosial dan politik, legalitas dan ilegalitas dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu tindakan atau keadaan. Ketika suatu tindakan dianggap ilegal oleh masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak etis atau tidak bermoral. Sebaliknya, tindakan yang dianggap legal oleh masyarakat, dapat dianggap etis dan bermoral.

Hak legal merujuk pada hak yang diakui oleh hukum, dan diberikan perlindungan oleh sistem hukum. Hak-hak ini didefinisikan dan diatur oleh undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Contoh hak legal termasuk hak atas kebebasan berbicara, hak untuk memiliki properti, hak untuk mendapatkan hakim yang adil dalam proses hukum, dan hak untuk bekerja tanpa diskriminasi. Sebaliknya, hak moral adalah hak yang dianggap benar oleh moral atau etika. Hak moral sering kali terkait dengan nilai-nilai etis atau moral yang dianut oleh individu atau masyarakat tertentu. Contoh hak moral termasuk hak untuk dihormati, hak untuk privasi, dan hak untuk mempertahankan martabat manusia.

Meskipun hak legal dan hak moral memiliki beberapa kesamaan, ada beberapa perbedaan utama di antara keduanya. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara hak legal dan hak moral:

1. Asalnya

Hak legal berasal dari hukum, sementara hak moral berasal dari moral atau etika. Hak legal didefinisikan oleh sistem hukum dan diatur dalam undang-undang dan peraturan hukum. Sementara itu, hak moral tidak diatur oleh hukum, tetapi lebih bersifat sebagai nilai-nilai etis atau moral yang dianut oleh individu atau masyarakat.

2. Sanksi

Pelanggaran hak legal dapat mengakibatkan sanksi hukum seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya. Sementara itu, pelanggaran hak moral mungkin tidak memiliki sanksi hukum, tetapi dapat menghasilkan sanksi sosial seperti stigma atau penolakan dari masyarakat. Misalnya, melakukan tindakan yang melanggar etika bisnis dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan dan kerugian finansial bagi perusahaan, meskipun tidak ada sanksi hukum yang diberlakukan.

3. Tingkat universalitas

Hak legal bersifat universal dan diakui oleh seluruh masyarakat dalam yurisdiksi yang sama. Misalnya, hak atas kebebasan berbicara diakui secara universal oleh sebagian besar negara di dunia. Sementara itu, hak moral dapat bervariasi dari budaya ke budaya dan individu ke individu. Misalnya, pandangan tentang hak kebebasan berbicara mungkin berbeda di negara-negara dengan budaya yang berbeda atau antara individu yang berbeda.

4. Sifatnya

Hak legal bersifat konkret dan spesifik dalam arti bahwa hak-hak ini diatur secara rinci oleh hukum. Sementara itu, hak moral cenderung bersifat abstrak dan tergantung pada nilai dan keyakinan individu atau kelompok. Misalnya, hak untuk dihormati adalah hak moral yang bersifat abstrak dan tergantung pada nilai-nilai etis atau moral yang dianut oleh masyarakat. Di sisi lain, hak untuk mendapatkan hakim yang adil dalam proses hukum adalah hak legal yang konkret, dan diatur dengan jelas dalam undang-undang.

5. Sumber kekuasaan

Sumber kekuasaan untuk menegakkan hak legal adalah lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan dan kepolisian, yang bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, sumber kekuasaan untuk menegakkan hak moral lebih bersifat informal dan tergantung pada nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, ketika ada pelanggaran hak moral seperti pelecehan seksual di tempat kerja, masyarakat mungkin akan menegakkan norma-norma sosial yang menuntut perusahaan untuk bertindak dan memberikan sanksi pada pelaku, bahkan jika tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur hal tersebut.

1. Menjalankan Bisnis Sesuai dengan Peraturan dan Regulasi yang Berlaku

Ketika seseorang memulai bisnis, mereka harus mematuhi berbagai peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, mereka harus membayar pajak sesuai dengan jenis usaha yang mereka jalankan. Mereka juga harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, dan memastikan produk atau layanan yang mereka berikan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Selain itu, mereka juga harus mematuhi peraturan tentang perlindungan konsumen, seperti memberikan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau layanan yang mereka berikan.

2. Membeli dan Menjual Properti Sesuai dengan Prosedur dan Aturan yang Ditentukan

Ketika seseorang ingin membeli atau menjual properti seperti tanah atau rumah, mereka harus mematuhi berbagai prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka harus membayar pajak properti dan memastikan bahwa kepemilikan properti tersebut telah disertifikasi. Mereka juga harus mematuhi persyaratan pembayaran uang muka dan pengajuan dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli properti.

3. Menjalankan Pernikahan dan Perceraian Sesuai dengan Hukum yang Berlaku

Ketika seseorang ingin menikah atau bercerai, mereka harus mematuhi berbagai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Mereka harus mengikuti prosedur pendaftaran pernikahan atau perceraian, menyediakan dokumen yang diperlukan, dan memastikan bahwa pernikahan atau perceraian tersebut sah menurut hukum yang berlaku.

4. Membela Diri dalam Proses Hukum

Ketika seseorang terlibat dalam proses hukum, mereka memiliki hak untuk membela diri. Ini termasuk hak untuk menyewa pengacara dan memberikan kesaksian yang jujur dalam pengadilan. Mematuhi peraturan dan prosedur hukum penting dalam menjamin hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang adil.

5. Mematuhi Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketertiban

Ketika seseorang berada di tempat umum atau menggunakan fasilitas publik, mereka harus mematuhi undang-undang tentang keamanan dan ketertiban. Ini termasuk menghindari merusak properti publik dan tidak membawa senjata tanpa izin. Kepatuhan terhadap undang-undang ini penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.

6. Menghormati Hak Kekayaan Intelektual Orang Lain

Ketika seseorang menggunakan karya atau produk orang lain, mereka harus mematuhi hak kekayaan intelektual yang telah diatur oleh undang-undang. Ini termasuk hak cipta dan paten. Sebagai contoh, jika seseorang ingin membuat produk baru, mereka harus memastikan bahwa produk tersebut tidak   melanggar hak cipta atau paten dari orang lain. Mereka juga harus mematuhi aturan yang ditetapkan dalam lisensi penggunaan software dan aplikasi.