Reaksi Biden dan Donald Trump Atas Genjatan Senjata Israel-Hamas

Liputan6.com, Jakarta Setelah 15 bulan konflik yang menewaskan puluhan ribu orang, Israel dan Hamas akhirnya menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan membawa harapan baru bagi Jalur Gaza. Kesepakatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghentikan pertempuran, tetapi juga mencakup pembebasan puluhan sandera serta tahanan dari kedua belah pihak. Langkah ini diinisiasi oleh mediasi intensif dari Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir yang berperan besar dalam menyatukan kedua pihak.

Perundingan berlangsung alot di tengah tekanan internasional yang semakin meningkat. Presiden Joe Biden dan Presiden Terpilih Donald Trump sama-sama mengklaim keberhasilan diplomasi mereka dalam menciptakan kesepakatan ini. Di sisi lain, langkah ini juga memicu harapan akan peningkatan bantuan kemanusiaan bagi Gaza yang telah porak-poranda akibat konflik.

Namun, tidak semua pihak optimis terhadap kesepakatan ini. Kendala teknis dan politik masih mengintai di balik implementasi gencatan senjata ini, termasuk pengaturan penarikan pasukan Israel dan masuknya bantuan kemanusiaan secara aman ke wilayah Gaza.

Konflik yang berujung pada gencatan senjata ini dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel. Serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 orang disandera. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza yang menyebabkan lebih dari 46.000 warga Palestina tewas.

Israel mengklaim tindakan ini sebagai respons terhadap ancaman keamanan dari Hamas, yang selama ini dianggap sebagai organisasi teroris oleh negara tersebut dan sekutunya. Namun, serangan ini juga menuai kritik keras dari komunitas internasional yang menilai langkah Israel telah mengabaikan hukum humaniter internasional.

Kondisi ini memicu krisis kemanusiaan yang mendalam di Gaza. Pusat-pusat kota hancur lebur, sementara lebih dari 2 juta penduduk Gaza hidup dalam kondisi tanpa akses yang memadai ke kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan listrik.

Kesepakatan gencatan senjata ini tidak akan terwujud tanpa peran penting para mediator internasional. Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir menjadi aktor utama yang mendekatkan pandangan antara Israel dan Hamas. Salah satu sosok kunci dalam proses ini adalah Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Perdana Menteri Qatar, yang memimpin negosiasi di Doha.

Presiden Joe Biden juga memainkan peran signifikan dengan menekan Israel untuk menerima gencatan senjata. Di sisi lain, Presiden Terpilih Donald Trump melalui utusannya, Steve Witkoff, berhasil menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menerima kompromi penting dalam negosiasi.

Negosiasi ini juga didukung oleh komunitas internasional lainnya, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan komitmen PBB untuk mendukung implementasi kesepakatan dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Kesepakatan ini terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama melibatkan penghentian sementara pertempuran selama enam minggu, pembebasan 33 sandera oleh Hamas, dan penarikan sebagian pasukan Israel dari Jalur Gaza. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan sekitar 1.000 tahanan Palestina.

Pada tahap kedua, negosiasi akan fokus pada pembebasan sandera yang tersisa serta pengaturan pasca-konflik di Gaza. Tahap ini juga akan menandai deklarasi resmi penghentian perang secara permanen. Tahap terakhir mencakup pembebasan jenazah dan pengaturan kerangka kerja pasca-konflik.

Hamas menyebut kesepakatan ini sebagai bukti “ketangguhan rakyat Palestina,” sementara Israel berharap langkah ini dapat mengurangi ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata di kawasan tersebut.

Meski kesepakatan telah tercapai, pelaksanaannya tidak akan berjalan mulus. Salah satu kendala utama adalah pengaturan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, yang masih menjadi perdebatan di antara para pihak. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa gencatan senjata hanya akan dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk memperkuat posisi masing-masing.

Masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza juga menjadi tantangan besar. Israel dan Hamas harus memastikan jalur distribusi bantuan aman dari potensi konflik baru. PBB telah menawarkan dukungannya untuk mengawal proses ini, namun tantangan logistik dan keamanan tetap menjadi hambatan besar.

Kesepakatan ini memberikan secercah harapan bagi stabilitas di kawasan Timur Tengah. Namun, konflik yang melibatkan kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman menunjukkan bahwa ancaman keamanan di wilayah ini masih jauh dari selesai.

Para analis menilai bahwa gencatan senjata ini dapat menjadi langkah awal menuju normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi. Meski demikian, skeptisisme tetap ada, mengingat sejarah panjang kegagalan kesepakatan serupa di masa lalu.

Gencatan senjata adalah penghentian sementara pertempuran antara kedua pihak yang bertikai untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pembebasan sandera dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Mediator utama adalah Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir, dengan peran signifikan dari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Presiden Joe Biden, dan Steve Witkoff.

Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan akses bantuan kemanusiaan dan mengurangi kekerasan di wilayah Gaza.