Anggaran IKN Diblokir, Pemerintah Fokus ke Makan Bergizi Gratis?

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi perbincangan setelah anggarannya diblokir oleh Kementerian Keuangan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa hingga kini belum ada perkembangan signifikan dalam proyek tersebut karena keterbatasan dana.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Dody mengonfirmasi bahwa anggaran proyek masih dalam status pemblokiran. "Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada," ujar Dody pada Kamis (6/2/2025).

Kondisi ini membuat sejumlah pihak mempertanyakan kelanjutan proyek tersebut. Lantas, bagaimana masa depan IKN setelah pemblokiran anggaran ini?

Salah satu penyebab utama terhambatnya pembangunan IKN adalah pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pemblokiran ini membuat realisasi proyek tidak bisa berjalan sesuai rencana.

Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kementeriannya masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait pembukaan kembali anggaran. "Nanti itu tunggu, satu-satu. Saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu loh," ujarnya.

Selain itu, adanya kemungkinan penambahan anggaran untuk proyek ini juga masih dalam tahap pertimbangan. "Berarti ada potensi penambahan anggaran, Insya Allah. Ya, kalau bisa 1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa," tambahnya.

Pasca pemblokiran, Kementerian PUPR berencana untuk mengajukan kembali permintaan pencairan dana kepada Sri Mulyani. Dody menegaskan bahwa pihaknya akan meminta persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk membuka kembali anggaran proyek.

"Setelah itu, saya berdasarkan persetujuan menghadap lagi ke Bu Menteri Keuangan. Bu Menteri Keuangan, sudah disetujui ya. Tolong dibuka anggaran kami," katanya, menggambarkan langkah yang akan diambil kementeriannya.

Namun, sebelum dana dicairkan, diskusi lebih lanjut akan dilakukan untuk menentukan proyek mana yang akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan IKN. Hal ini mengingat pemerintah saat ini juga memiliki fokus lain yang lebih mendesak.

Sebelumnya, Prabowo diketahui memang tidak menjadikan ibu kota baru sebagai prioritas.. Pengamat ekonomi dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menilai bahwa meskipun proyek IKN tetap berjalan, tetapi tidak menjadi fokus utama pemerintahan saat ini.

"Tapi sebagaimana kita tahu tidak menjadi narasi utama Prabowo dimanapun di forum yang kita dengar termasuk rapat juga dengan para menteri tidak menjadikan Ibu Kota Baru sebagai prioritas utamanya Prabowo masih berbicara tentang makan siang gratis, efisiensi fiskal dan ketahanan pangan dan ketahanan energi," ujarnya.

Dengan anggaran negara yang terbatas, pemerintah harus memilih prioritas yang lebih mendesak, dan program makan bergizi gratis menjadi salah satu yang diutamakan.

Meskipun masih ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN dalam periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun, sejumlah tantangan tetap membayangi proyek ini. Salah satunya adalah ketidakpastian pendanaan di masa mendatang.

Ronny memperkirakan bahwa ada kemungkinan besar skala proyek ini akan dikurangi atau bahkan tidak selesai tepat waktu. "Jadi, peluang rampungnya saya masih melihat 50-50 lah. Kalau nanti di tengah jalan Prabowo kekurangan dana untuk program-program utama Dia bisa jadi ini tahun 2026-2027 akan dikurangin," katanya.

Selain itu, rendahnya minat investor swasta juga menjadi kendala utama. Prospek ekonomi di IKN dinilai masih belum menarik bagi banyak pengusaha, sehingga membuat investasi di kawasan ini berjalan lambat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyatakan bahwa sebenarnya banyak investor yang antre untuk menanamkan modal di IKN. Namun, pemerintah saat ini hanya memilih lima proyek utama untuk groundbreaking.

"Sekarang ini hitungan kita (nilainya) mungkin hampir Rp 6,5 triliun. Ini kita pilah dulu. Sebenarnya masih banyak sekali (investor lain antre), tapi supaya fokus, maka kita akan mulai dengan 5 investor, dengan 5 sektor berbeda," jelasnya.

Meski demikian, beberapa investor masih ragu untuk berinvestasi di kawasan yang masih dipenuhi hutan dan minim infrastruktur. Ronny menilai bahwa return on investment (ROI) yang rendah membuat banyak pengusaha berpikir ulang sebelum menanamkan modalnya di IKN.

1. Mengapa anggaran IKN diblokir?

Pemblokiran dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali skala prioritas anggaran negara, termasuk fokus pada program makan bergizi gratis.

2. Apakah pembangunan IKN masih berjalan?

Ya, proyek tetap berjalan, tetapi dengan skala yang lebih kecil dan prioritas yang lebih selektif.

3. Berapa total anggaran yang sudah dialokasikan untuk IKN?

Pemerintah telah mengalokasikan Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029.

4. Apakah ada investor swasta yang tertarik membangun di IKN?

Beberapa investor sudah menunjukkan minat, tetapi tantangan seperti infrastruktur dan ROI yang rendah masih menjadi kendala.