Kemenhan-TNI Sepakat Efisiensi Anggaran, Jumlahnya Fantastis

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyepakati langkah efisiensi anggaran dengan total pemangkasan mencapai Rp26,993 triliun. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Langkah penghematan ini mencakup berbagai pos belanja, terutama pada sektor belanja barang dan belanja modal, yang dianggap tidak terlalu mendesak. Efisiensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap program strategis yang telah direncanakan oleh Kemenhan dan TNI.

Namun, di sisi lain, para ekonom menilai kebijakan pemangkasan anggaran ini dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terutama berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada pengeluaran pemerintah, seperti industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), infrastruktur daerah, dan belanja operasional yang terkait dengan kegiatan pertahanan. 

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran ini berasal dari berbagai pos belanja dalam struktur keuangan Kemenhan dan TNI, dengan komponen terbesar berasal dari belanja barang sebesar Rp10,94 triliun dan belanja modal sebesar Rp16,05 triliun yang kemudian diblokir dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pembagian efisiensi dilakukan ke beberapa unit organisasi (UO) di lingkungan Kemenhan dan TNI, di mana UO Kemenhan mengalami pemangkasan Rp8,43 triliun, UO Mabes TNI sebesar Rp3,68 triliun, UO TNI AD sebesar Rp5,16 triliun, UO TNI AL sebesar Rp6,07 triliun, dan UO TNI AU sebesar Rp3,63 triliun, yang menunjukkan pemotongan signifikan di seluruh lini pertahanan nasional.

Selain itu, langkah efisiensi ini dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dinilai tidak urgen atau kurang produktif, sehingga memastikan bahwa anggaran yang digunakan tetap efektif dalam mendukung pertahanan nasional.

“Dan menurut unit organisasi (UO). Satu, UO Kemenhan sebesar Rp8,43 triliun. Dua, UO Mabes TNI sebesar Rp3,68 triliun. Tiga, UO TNI AD (Angkatan Darat) sebesar Rp5,16 triliun. Empat, UO TNI AL (Angkatan Laut) sebesar Rp6,07 triliun, dan UO TNI AU (Angkatan Udara) sebesar Rp3,63 triliun,” ujar Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Donny Ermawan, merujuk ANTARA.

Sejumlah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada operasional utama Kemenhan dan TNI menjadi sasaran efisiensi, termasuk biaya perjalanan dinas, seminar, diskusi kelompok terpumpun (FGD), kajian dan penelitian, serta selebrasi atau perayaan ulang tahun satuan yang dianggap tidak mendesak untuk dilakukan.

Selain itu, beberapa proyek pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi yang tidak bersifat darurat juga masuk dalam daftar pemangkasan, termasuk pengadaan kendaraan taktis (rantis) baru, sistem informasi, serta honorarium untuk kegiatan yang tidak memiliki urgensi tinggi dalam strategi pertahanan nasional.

Dengan efisiensi ini, pemerintah berharap anggaran yang tersisa dapat lebih difokuskan pada program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi penguatan sistem pertahanan Indonesia.

“Kemhan dan TNI siap melaksanakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” tambahnya.

Merespons tentang pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Ihsan Ro’is, menilai bahwa pemangkasan anggaran dalam skala besar ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor yang sangat bergantung pada belanja pemerintah.

Pengurangan anggaran belanja negara dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang pada gilirannya berisiko memperlambat proyek-proyek pembangunan dan investasi di berbagai sektor, terutama bagi daerah-daerah yang bergantung pada kegiatan MICE seperti konferensi dan pameran.

Selain itu, daerah-daerah yang masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat juga diperkirakan akan terdampak, terutama wilayah-wilayah di Indonesia Timur yang sangat mengandalkan anggaran dari pusat untuk menggerakkan perekonomian lokal mereka.

"Penghematan yang dilakukan membuat uang yang beredar di masyarakat sedikit. Kalau jumlah uang beredar kecil maka proyek dan sebagainya tidak ada, hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Efisiensi anggaran ini juga berdampak pada pemangkasan dana transfer ke daerah, yang mencapai Rp50,59 triliun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, yang dilakukan untuk mengalokasikan cadangan anggaran bagi kebutuhan prioritas pemerintah pusat.

Pemangkasan ini mencakup enam instrumen utama, yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Dana Desa, yang mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan bagi daerah-daerah yang selama ini bergantung pada dana dari pusat.

Dampak dari kebijakan ini dirasakan lebih berat oleh daerah-daerah yang belum memiliki sumber pendapatan mandiri yang cukup, sehingga mempengaruhi realisasi program pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya.

"Ada daerah yang rentan dan ada daerah yang kuat. Kita harus melihat dengan kacamata yang bijaksana," kata Ihsan.

Meskipun pemangkasan anggaran ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor, langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan kebutuhan pendanaan program strategis pemerintah.

Di satu sisi, kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih fokus pada program prioritas, namun di sisi lain, tantangan besar tetap ada dalam memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat program yang telah berjalan dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan kebijakan efisiensi ini dengan strategi yang mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor swasta, dan memastikan bahwa investasi dalam pertahanan tetap berjalan sesuai kebutuhan strategis negara.

"Di satu sisi memang bagus pemotongan ini karena membuat fiskal kita lebih bagus lagi ke depan, tetapi permasalahan efek domino yang perlu diperhatikan kepada daerah. Belanja pemerintah sangat dominan untuk mendongkrak perekonomian daerah," tambahnya.

Mengapa Kemenhan dan TNI melakukan efisiensi anggaran?

Untuk menyesuaikan anggaran dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan memastikan pengelolaan fiskal lebih optimal.

Berapa total anggaran yang dipangkas oleh Kemenhan dan TNI?

Sebesar Rp26,99 triliun, yang terdiri dari belanja barang Rp10,94 triliun dan belanja modal Rp16,05 triliun.

Apa dampak pemangkasan anggaran ini terhadap ekonomi?

Dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor yang bergantung pada belanja pemerintah.

Apa saja sektor yang terdampak akibat efisiensi anggaran ini?

Industri MICE, proyek pembangunan daerah, serta daerah yang bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi dampak efisiensi ini?

Menjaga keseimbangan fiskal, memastikan alokasi anggaran tetap optimal, serta mendukung sektor swasta untuk pertumbuhan ekonomi.