Apa yang Terjadi Jika Suatu Negara Bangkrut? Ini Penyebab Paling Sering Terjadi

Liputan6.com, Jakarta - Apa yang terjadi jika suatu negara dinyatakan bangkrut? Pertanyaan ini penting, terutama bagi para pengambil kebijakan, ekonom, investor, dan masyarakat luas.

Ketika sebuah negara mengalami sovereign default, atau ketidakmampuan membayar kewajiban utangnya, dampaknya akan terasa sangat signifikan, bahkan bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Secara sederhana, negara bangkrut berarti negara tersebut tak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, yang berakibat pada krisis ekonomi yang meluas.

Siapa pun yang berkepentingan dengan stabilitas ekonomi suatu negara perlu memahami implikasi dari kebangkrutan negara. Dampaknya tidak hanya terbatas pada para investor dan pelaku pasar keuangan, tetapi juga pada setiap warga negara.

Mulai dari harga kebutuhan pokok hingga stabilitas politik, semuanya akan terpengaruh. Memahami potensi dampak ini penting untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dan mitigasi.

Kebangkrutan negara bukan sekadar angka-angka di neraca keuangan. Ini adalah krisis multidimensi yang berdampak pada semua aspek kehidupan. Dari penurunan tajam pertumbuhan ekonomi hingga potensi kekacauan sosial, konsekuensi kebangkrutan negara sangat luas dan kompleks.

Oleh karena itu, memahami penyebab dan dampaknya menjadi krusial untuk mencegah terjadinya skenario terburuk tersebut. Berikut Liputan6.com ulas lengkapnya, Selasa (18/2/2025).

Jika suatu negara mengalami kebangkrutan, beberapa prediksi yang mungkin terjadi adalah memburuknya kondisi ekonomi secara drastis. Pemotongan belanja pemerintah akan terjadi secara signifikan karena minimnya dana, sehingga stimulus ekonomi akan berkurang drastis. Pertumbuhan ekonomi melambat atau bahkan mengalami resesi yang berkepanjangan.

Berdampak pada Industri dan Sektor Informal

Hal ini akan berdampak pada semua sektor perekonomian, mulai dari industri hingga sektor informal. Menghimpun pada data Trading Economics 2022, negara-negara maju seperti Jepang, Prancis, maupun Amerika Serikat memiliki rasio utang di atas 100% dari PDB. Ini menunjukkan bahwa bahkan negara maju pun rentan terhadap krisis utang jika manajemen keuangannya tidak baik.

Sulitnya Perdagangan Internasional

Selanjutnya, kesulitan dalam perdagangan internasional akan muncul. Ketiadaan devisa membuat negara kesulitan untuk mengimpor barang-barang penting, termasuk bahan pangan dan bahan baku industri. Ekspor juga akan terhambat karena kurangnya kepercayaan dari negara lain. Hal ini akan memperparah krisis ekonomi dan menyebabkan kelangkaan barang.

IMF juga memperingatkan tentang risiko perang dan proteksionisme perdagangan yang dapat memperburuk situasi ekonomi global. Mulanya, IMF memprediksi angka 3,3% untuk pertumbuhan ekonomi global pada 2025. Namun, prediksi tersebut dipangkas menjadi 3,2% lantaran adanya peringatan meningkatnya risiko perang dan proteksionisme perdagangan.

Krisis Pangan Jadi Konsekuensi

Krisis pangan juga merupakan konsekuensi yang sangat mungkin terjadi. Kekurangan devisa untuk impor dan penurunan produksi dalam negeri dapat menyebabkan kelangkaan pangan dan kenaikan harga yang signifikan. Hal ini dapat memicu panic buying dan penimbunan, yang akan semakin memperburuk situasi.

Inflasi tinggi juga akan terjadi sebagai akibat dari kelangkaan barang dan penurunan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat mencapai di atas 30%, seperti yang pernah terjadi di beberapa negara yang mengalami krisis ekonomi.

Ketergantungan Pajak Meningkat

Ketergantungan pada pajak juga akan meningkat. Ini karena kekurangan devisa, negara akan sangat bergantung pada penerimaan pajak. Namun, kondisi ekonomi yang buruk membuat masyarakat sulit membayar pajak, sehingga pendapatan negara semakin terbatas. Pemerintah mungkin terpaksa menurunkan pajak untuk mendorong pembayaran, tetapi ini akan semakin memperburuk defisit anggaran. Kehilangan kepercayaan investor asing juga akan terjadi.

Nilai mata uang negara akan jatuh drastis, dan kepercayaan investor asing terhadap ekonomi negara tersebut akan hilang. Masyarakat mungkin beralih ke sistem barter karena kehilangan kepercayaan terhadap mata uang nasional.

Memicu Kekacauan Sosial dan Politik

Terakhir, kekacauan sosial dan politik dapat terjadi sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang memburuk. Ketidakpuasan masyarakat dapat memicu demonstrasi, kerusuhan, dan bahkan kekerasan. Lembaga keuangan juga akan mengalami kekacauan. Program-program pendanaan pemerintah akan terhenti, termasuk jaminan kesehatan, keamanan, pendidikan, dan infrastruktur. Semua ini akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

1. Ekonomi yang Lemah: Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau resesi berkepanjangan menyebabkan pendapatan negara menurun sementara pengeluaran tetap tinggi. Kondisi ini membuat pemerintah kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Indonesia sendiri pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, sebagian disebabkan oleh ekonomi yang lemah dan pengelolaan utang yang buruk.
2. Korupsi dan Penggelapan Aset: Korupsi menggerus pendapatan negara dan mengurangi dana yang tersedia untuk membayar utang. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru diselewengkan, sehingga memperburuk kondisi keuangan negara. Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencegah korupsi.
3. Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik dapat menakut-nakuti investor dan mengganggu investasi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Investor akan enggan menanamkan modalnya di negara yang tidak stabil secara politik, karena takut akan kerugian. Stabilitas politik sangat penting untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam yang Terbatas: Ketergantungan pada satu atau beberapa sumber daya alam membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Jika harga komoditas turun, pendapatan negara akan menurun drastis, sehingga memperburuk kondisi keuangan negara. Diversifikasi ekonomi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam.
5. Kebijakan Ekonomi yang Salah: Kebijakan ekonomi yang buruk, seperti pengeluaran pemerintah yang berlebihan atau manajemen utang yang tidak baik, dapat menyebabkan kebangkrutan. Pengelolaan utang yang buruk dapat menyebabkan beban utang negara meningkat secara signifikan, sehingga memperburuk kondisi keuangan negara. Kebijakan ekonomi harus dirancang dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.
6. Hutang Negara yang Tinggi: Rasio utang terhadap PDB yang terlalu tinggi membuat negara kesulitan membayar bunga dan pokok utang. Beban bunga utang yang tinggi dapat menggerus pendapatan negara, sehingga memperburuk kondisi keuangan negara. Pengelolaan utang yang baik sangat penting untuk mencegah beban utang negara meningkat secara signifikan.
7. Inflasi yang Tinggi dan Tidak Terkendali: Inflasi yang tinggi mengikis daya beli masyarakat dan membuat negara kesulitan membayar utang. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial, sehingga memperburuk kondisi keuangan negara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi.

Melansir dari antaranews.com, sebagaimana diketahui, 61% warga Yunani menolak tuntutan yang diajukan oleh kreditur internasional yang akan memberi Yunani sejumlah dana segar untuk membayar hutang-hutangnya ke IMF yang jatuh tempo pada akhir Juni 2015.

Ini menunjukkan bahwa bahkan negara yang sudah tergabung dalam zona euro pun bisa mengalami krisis utang jika tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya.

Pada tahun 2024 dan 2025, ekonomi Indonesia dihadapkan pada ketidakpastian global yang kompleks. Melansir dari setkab.go.id, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa perekonomian nasional masih berada di bawah tren jangka panjang dengan downside risk.

Hal ini disebabkan oleh berbagai risiko geopolitik, seperti ketegangan di Timur Tengah, konflik Rusia-Ukraina, dan perseteruan antara Amerika Serikat dan China. Situasi ini menyebabkan penguatan dolar AS dan tingginya suku bunga di negara-negara maju, yang berdampak pada depresiasi nilai tukar mata uang, termasuk Rupiah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti CPO, nikel, dan tembaga, yang diharapkan dapat mendongkrak nilai ekspor Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, dengan PMI Manufaktur menunjukkan kondisi ekspansi positif selama 33 bulan.

Namun, "Ketidakpastian itu inflasi masih tinggi, suku bunga The Fed yang diperkirakan dipangkas ternyata tidak terjadi. Jadi eskalasinya terus meningkat, maka para investor larinya ke aset US Dollar dan emas. Tentu ada depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk Rupiah, juga termasuk mata uang lain termasuk Jepang,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir dari sumber yang sama.

Dilaporkan Bisnis Liputan6.com bahwa Rupiah kembali menguat pada 17 Februari 2025, ditutup menguat 23 poin terhadap Dolar AS. Namun, pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menekankan bahwa pasar keuangan tetap waspada terhadap kekhawatiran perang dagang dan pasokan imbas pengumuman tarif dagang Presiden AS Donald Trump.

"Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang 16.180-16.230,” kata Ibrahim.

Data dari BPS menunjukkan surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar USD 3,45 miliar pada Januari 2025. Meskipun demikian, ekspor Indonesia mengalami penurunan 8,56 persen dibandingkan Desember 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan di tengah ketidakpastian global.

Data Inflasi Bank Indonesia (BI) menegaskan akan memastikan keseimbangan supply dan demand di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

Meskipun terdapat beberapa indikator positif, penting untuk tetap waspada terhadap potensi risiko. Pemerintah perlu terus melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi dampak negatif dari ketidakpastian global. Memahami apa yang terjadi jika negara bangkrut sangat penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi.