Ketua BEM SI: Puncak Demo 'Indonesia Gelap' Digelar 20 Februari 2025 di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Puncak demonstrasi "Indonesia Gelap" yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan digelar pada Kamis, 20 Februari 2025 di Patung Kuda Jakarta pukul 14.00 WIB - Selesai. Aksi ini merupakan puncak dari serangkaian protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.

Demo terpusat di Jakarta, bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana Negara, menunjukkan upaya mahasiswa untuk menekan pemerintah. Aksi ini diawali pada 17 Februari 2025 dan mengungkapkan 13 tuntutan utama, termasuk isu pendidikan, ekonomi, dan hukum.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, saat dihubungi Liputan6.com pada Rabu (19/2/2025) menyatakan, "Iya betul, digelar 20 Februari 2025."

Ia menambahkan, "Bedanya kali ini di hari Kamis, 20 Februari 2025 yang bertepatan dengan pelantikan seluruh Kepala Daerah di Indonesia di Jakarta (Kepala daerah terpilih akan dilantik oleh presiden secara serentak di Istana Negara)."

Hal ini menjadi strategi BEM SI untuk memanfaatkan momentum pelantikan tersebut sebagai sarana menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada pemerintah. Demo ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan representasi aspirasi rakyat yang perlu didengarkan oleh pemerintah. 

Herianto juga menambahkan, "Karena selain Presiden, Kepala Daerah juga tokoh yang sangat berperan membawa Indonesia menjadi lebih terang." Berikut Liputan6.com ulas lengkapnya, Rabu (19/2/2025).

Puncak demonstrasi "Indonesia Gelap" pada 20 Februari 2025 di Jakarta menandai eskalasi protes mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Aksi ini diperkirakan akan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Aksi ini juga merupakan puncak dari serangkaian demonstrasi yang dimulai sejak 17 Februari 2025.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap merugikan masyarakat kecil. Kurangnya transparansi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Demo ini juga bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana Negara, yang menunjukkan upaya mahasiswa untuk memberikan tekanan lebih besar kepada pemerintah.

Herianto kepada Liputan6.com menegaskan, "Besok adalah puncaknya, tepatnya jika pemerintah mau menanggapi poin-poin tuntutan. Jika ‘Indonesia Mulai Terang’ maka ini adalah puncaknya. Tapi kalau Pemerintah masih juga tidak menanggapi kami, maka Indonesia Gelap akan terus ada (demo lanjutan) dengan tajuk yang berbeda."

Ditegaskan bahwa aksi ini bersifat dinamis dan akan berlanjut jika tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi.

Puncak demonstrasi "Indonesia Gelap" pada 20 Februari 2025 memiliki perbedaan signifikan dibandingkan demonstrasi sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada momentumnya, yaitu bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana Negara.

Tujuannya untuk menciptakan tekanan lebih besar kepada pemerintah.

Perbedaan lainnya terletak pada persiapan yang lebih matang. BEM SI telah melakukan koordinasi lapangan untuk memastikan kelancaran demonstrasi.

“Nanti malam (19/2/2025) baru ada koordinasi lapangan untuk persiapan besok,” tambahnya.

Berbeda dengan aksi sebelumnya, puncak demonstrasi kali ini juga bertepatan dengan momentum Kamisan. “Momentum ini juga bertepatan dengan Kamisan,” ungkap Herianto.

Aksi Kamisan merupakan gerakan yang telah berlangsung lama dan konsisten menyuarakan tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa aksi "Indonesia Gelap" juga terinspirasi oleh semangat perjuangan Aksi Kamisan dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi.

Terakhir, Herianto juga menyampaikan bahwa jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan mereka, maka demonstrasi akan berlanjut dengan tajuk yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa aksi "Indonesia Gelap" bukanlah aksi sekali jalan, melainkan bagian dari gerakan yang berkelanjutan hingga tuntutan mahasiswa terpenuhi.

“Harapan dari Kami Pemerintah mau menanggapi dan menyelesaikan poin-poin tuntutan kami,” Herianto mengakhiri.

 Berikut tuntutan yang digaungkan pada 17 Februari 2025:

1. Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis: Mahasiswa menuntut pendidikan berkualitas, terjangkau, dan bebas intervensi politik. Pemangkasan anggaran pendidikan harus dibatalkan.
2. Reforma Agraria Sejati: Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merampas tanah rakyat harus dicabut. Reforma agraria yang adil dan berpihak pada rakyat kecil harus diwujudkan.
3. Tolak Revisi UU Minerba: Revisi UU Minerba dinilai sebagai alat pembungkaman kritik akademis. Mahasiswa menuntut pembatalan revisi tersebut.
4. Hapus Dwifungsi ABRI: Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi. Mahasiswa menuntut penghapusan dwifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat: Perlindungan hukum atas tanah dan budaya masyarakat adat harus dijamin melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat.
6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Inpres ini dianggap merugikan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa menuntut pencabutan Inpres tersebut.
7. Evaluasi Total Program MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen: Kesejahteraan dosen harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan: Revisi UU ini berpotensi menguatkan impunitas aparat dan memperlemah pengawasan.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet: Borosnya pejabat negara harus diatasi dengan efisiensi anggaran dan perombakan kabinet.
12. Tolak Revisi Tata Tertib DPR: Revisi tata tertib DPR dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
13. Reformasi Kepolisian: Kepolisian harus direformasi untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.