Aksi Indonesia Gelap 2025: 13 Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Aksi demonstrasi besar-besaran "Indonesia Gelap" yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 17 Februari 2025 di Jakarta Pusat telah menyita perhatian publik. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Simbol Garuda berlatar hitam yang digunakan para demonstran menggambarkan keprihatinan mendalam atas kondisi bangsa yang dianggap jauh dari cita-cita kemakmuran dan keadilan sosial. Aksi serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan meluasnya keresahan di kalangan mahasiswa.

Memahami aksi "Indonesia Gelap" sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan cerminan dari kegelisahan mendalam terhadap arah kebijakan negara.

Tuntutan aksi "Indonesia Gelap" mencakup berbagai isu krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari pendidikan, agraria, hingga keadilan sosial.

Menurut Bagas Wisnu, Jendral Lapangan Aksi Indonesia Gelap, saat membacakan tuntutan dalam demonstrasi pada 17 Februari 2025 tersebut, menurutnya aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial.

Berikut Liputan6.com ulas lengkapnya, Selasa (18/2/2025).

Aksi "Indonesia Gelap" yang dilakukan pada 17 Februari 2025 di Jakarta Pusat melibatkan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mereka melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini menuju kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat.

Melansir dari Antara News, aksi ini dipicu oleh protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Massa aksi membawa bendera dan spanduk, serta satu mobil komando. Kawasan sekitar Bundaran Patung Kuda sempat ditutup sementara untuk mengantisipasi kepadatan massa.

Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Personel tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan instansi terkait.

Susatyo berharap aksi dapat berjalan kondusif dan personel gabungan dapat mengawal jalannya demonstrasi hingga selesai. Pengamanan dilakukan di sejumlah titik di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

Tagar #IndonesiaGelap pun menjadi trending topik di media sosial. Beberapa pengamat politik menilai aksi ini sebagai sinyal krisis demokrasi. Kekhawatiran ini muncul karena beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, serta potensi penggunaan aparat negara untuk kepentingan politik.

Mahasiswa dalam aksi tersebut, menentang kebijakan efisiensi pemerintah. Ia menyebutkan dampak kebijakan tersebut, seperti mahasiswa yang putus kuliah karena orang tua mereka terkena PHK. Mahasiswa lain juga menyoroti pemotongan anggaran pendidikan yang tidak jelas peruntukannya serta kebijakan elpiji 3kg yang memberatkan masyarakat miskin.

Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan mahasiswa tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh permasalahan konkret yang dialami rakyat.

Aksi "Indonesia Gelap" menuntut perubahan signifikan dalam berbagai sektor. Berikut 13 tuntutan utama mereka:

1. Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis: Mahasiswa menuntut pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan bebas dari intervensi politik. Pemangkasan anggaran pendidikan juga harus dibatalkan.
2. Reforma Agraria Sejati: Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merampas tanah rakyat harus dicabut. Reforma agraria yang adil dan berpihak pada rakyat kecil harus diwujudkan.
3. Tolak Revisi UU Minerba: Revisi UU Minerba dinilai sebagai alat pembungkaman kritik akademis. Mahasiswa menuntut agar revisi tersebut dibatalkan.
4. Hapus Dwifungsi ABRI: Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi. Mahasiswa menuntut penghapusan dwifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat: Perlindungan hukum atas tanah dan budaya masyarakat adat harus dijamin melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat.
6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Inpres ini dianggap merugikan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa menuntut pencabutan Inpres tersebut.
7. Evaluasi Total Program MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen: Kesejahteraan dosen harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan: Revisi UU ini berpotensi menguatkan impunitas aparat dan memperlemah pengawasan.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet: Borosnya pejabat negara harus diatasi dengan efisiensi anggaran dan perombakan kabinet.
12. Tolak Revisi Tata Tertib DPR: Revisi tata tertib DPR dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
13. Reformasi Kepolisian: Kepolisian harus direformasi untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Menurut Bagas Wisnu, Jendral Lapangan Aksi Indonesia Gelap, saat membacakan tuntutan dalam demonstrasi pada 17 Februari 2025 tersebut, aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial.

Tuntutan-tuntutan tersebut mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam demokrasi.

Beberapa ahli dan pengamat menilai aksi ini sebagai sinyal adanya krisis demokrasi di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh beberapa faktor, seperti wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.