Setelah Aksi Puncak 'Indonesia Gelap', Ini Rencana Lanjutan BEM SI

Liputan6.com, Jakarta - Aksi demonstrasi puncak "Indonesia Gelap" akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Aksi ini dipicu oleh kurangnya respons pemerintah terhadap 13 tuntutan mahasiswa yang disampaikan sebelumnya.

Puncak aksi bertepatan dengan pelantikan 481 kepala daerah di Istana Negara, diharapkan dapat meningkatkan tekanan pada pemerintah. BEM SI berharap pemerintah memberikan tanggapan positif di momen pelantikan tersebut. Jika tidak, aksi lanjutan akan tetap dilakukan.

Ketua BEM SI, Herianto, saat dihubungi Liputan6.com pada Rabu, 19 Februari 2025, menyatakan, "Jika 'Indonesia Mulai Terang' maka ini (20 Februari 2025) adalah puncaknya."

Setelah puncak aksi "Indonesia Gelap", BEM SI merencanakan aksi lanjutan jika pemerintah tetap tidak merespons tuntutan mereka. Hal ini disampaikan langsung oleh Herianto. Berikut Liputan6.com ulas lengkapnya, Rabu (19/2/2025).

"Jika pemerintah masih juga tidak menanggapi kami, maka Indonesia Gelap akan terus ada (demo lanjutan) dengan tajuk yang berbeda," tegas Herianto.

Kekecewaan BEM SI terhadap pemerintah semakin terlihat jelas. Mereka menilai pemerintah belum menunjukkan itikad baik dalam berdialog dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat.

"Harapan dari Kami Pemerintah mau menanggapi dan menyelesaikan poin-poin tuntutan kami (pada 20 Februari 2025)," ujar Herianto.

Keberhasilan aksi puncak ini dalam memberikan tekanan kepada pemerintah untuk merespon tuntutan akan sangat berpengaruh terhadap rencana aksi selanjutnya.

Komitmen BEM SI untuk memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kunci keberlanjutan aksi demonstrasi ini. Keberhasilan aksi ini juga akan bergantung pada dukungan masyarakat dan tekanan publik terhadap pemerintah.

Aksi "Indonesia Gelap" bukan hanya sekadar demonstrasi, melainkan juga bentuk penyampaian aspirasi yang mewakili suara rakyat. BEM SI berharap pemerintah dapat mendengarkan dan menanggapi tuntutan mereka dengan serius.

Puncak aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" yang digagas BEM SI akan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, di Patung Kuda Jakarta. Aksi ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana Negara.

Pemilihan tanggal 20 Februari 2025 bukan tanpa alasan. BEM SI berharap momentum pelantikan kepala daerah dapat meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk merespons tuntutan mereka.

"Karena selain Presiden, Kepala Daerah juga tokoh yang sangat berperan membawa Indonesia menjadi lebih terang," jelas Herianto, Ketua BEM SI, kepada Liputan6.com (19/2/2025).

Aksi ini juga bertepatan dengan Aksi Kamisan, sebuah gerakan aksi damai yang rutin dilakukan setiap Kamis sore di depan Istana Merdeka.

Mereka menggunakan simbol "Indonesia Gelap" dan Garuda berlatar hitam untuk menggambarkan keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Aksi ini juga mendapat perhatian luas dari media dan publik, menjadi trending topik di media sosial dengan tagar #IndonesiaGelap.

Aksi "Indonesia Gelap" membawa 13 tuntutan utama dari BEM SI kepada pemerintah. Tuntutan ini mencakup berbagai isu krusial, mulai dari pendidikan, agraria, hingga keadilan hukum. Berikut rincian ke-13 tuntutan tersebut:

1. Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis
2. Reforma Agraria Sejati
3. Tolak Revisi UU Minerba
4. Hapus Dwifungsi ABRI
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025
7. Evaluasi Total Program MBG
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen
9. Perppu Perampasan Aset
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet
12. Tolak Revisi Tata Tertib DPR
13. Reformasi Kepolisian

Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam demokrasi. Mereka menuntut perubahan signifikan dalam berbagai sektor untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Mahasiswa menilai beberapa kebijakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran yang dianggap merugikan rakyat, dan revisi UU yang berpotensi menguatkan impunitas aparat, harus segera dikaji ulang. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis, reforma agraria sejati, dan penghapusan dwifungsi ABRI.

Ke-13 tuntutan ini merupakan representasi dari aspirasi mahasiswa dan masyarakat luas yang menginginkan perubahan dan perbaikan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. BEM SI berharap pemerintah dapat merespon tuntutan ini dengan serius dan mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Respon pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan akan menjadi penentu langkah selanjutnya yang akan diambil oleh BEM SI. Jika pemerintah tidak merespon tuntutan tersebut, maka aksi demonstrasi akan terus berlanjut.