DJP Hapus Sanksi Coretax Lewat KEP-67/PJ/2025

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Keputusan ini tertuang dalam KEP-67/PJ/2025, sebagai bagian dari transisi sistem Coretax DJP yang baru. Dengan kebijakan ini, denda yang biasanya dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) bisa dibebaskan.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons terhadap kendala yang muncul akibat implementasi sistem Coretax DJP. Sejak sistem baru ini diperkenalkan, beberapa wajib pajak mengalami kesulitan teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Melalui kebijakan ini, DJP memberikan solusi agar wajib pajak tidak dirugikan akibat perubahan sistem administrasi yang masih dalam masa penyesuaian.

Postingan resmi terkait kebijakan ini diunggah oleh akun @perpajakan.ddtc di Instagram pada 28 Februari 2025. Postingan ini mendapatkan 90 likes dalam waktu 12 jam sejak dipublikasikan. Meskipun belum ada komentar, informasi ini telah menarik perhatian banyak wajib pajak yang ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan penghapusan sanksi.

DJP menerbitkan keputusan ini sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sistem Coretax DJP yang baru saja diimplementasikan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pajak, tetapi dalam proses transisinya, beberapa wajib pajak mengalami kendala teknis.

Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak bukan sepenuhnya kesalahan wajib pajak. Oleh karena itu, melalui KEP-67/PJ/2025, DJP memutuskan untuk menghapus sanksi administratif bagi keterlambatan yang terjadi akibat faktor di luar kendali wajib pajak.

Penghapusan sanksi administratif berlaku untuk dua kondisi utama: keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, serta keterlambatan pelaporan SPT.

Untuk keterlambatan pembayaran pajak, penghapusan sanksi berlaku untuk beberapa jenis pajak, termasuk:

• PPh Pasal 4 ayat (2) selain penghasilan dari pengalihan tanah/bangunan
• PPh Pasal 15, 21, 22, 23, 25, dan 26
• PPN dan PPnBM

Sedangkan untuk keterlambatan pelaporan, penghapusan sanksi mencakup SPT Masa PPh 21/26, PPh Unifikasi, dan SPT Masa Bea Meterai. Batas waktu keterlambatan yang masih dapat dikecualikan dari sanksi juga telah ditentukan dalam keputusan ini.

Penghapusan sanksi hanya berlaku untuk pajak yang jatuh tempo dalam periode transisi sistem Coretax DJP. Untuk keterlambatan pembayaran, berikut adalah batas waktunya:

• Pajak Januari 2025 yang dibayarkan setelah jatuh tempo tetap bisa disetorkan hingga 28 Februari 2025.
• PPN dan PPnBM Masa Pajak Januari 2025 tetap bisa dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

Untuk keterlambatan pelaporan SPT, berikut adalah batas waktunya:

• SPT Masa Januari 2025 masih dapat disampaikan hingga 28 Februari 2025.
• SPT Masa Februari 2025 diperpanjang hingga 31 Maret 2025.

Dengan batas waktu ini, wajib pajak memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan pembayaran dan pelaporan tanpa terkena denda administratif.

DJP memutuskan bahwa penghapusan sanksi akan dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan pembebasan denda ini.

Namun, jika wajib pajak telah menerima STP atas keterlambatan tersebut, maka Kepala Kantor Wilayah DJP akan menghapus sanksi administratif secara otomatis. Keputusan ini mulai berlaku efektif pada 27 Februari 2025, dan semua proses penghapusan dilakukan secara administratif tanpa perlu intervensi dari wajib pajak.

Kebijakan ini membawa manfaat besar bagi wajib pajak yang terdampak oleh sistem Coretax DJP. Dengan adanya penghapusan sanksi, wajib pajak tidak perlu khawatir akan denda akibat keterlambatan pembayaran atau pelaporan yang disebabkan oleh sistem baru.

Selain itu, keputusan ini juga memberikan waktu tambahan bagi wajib pajak untuk menyesuaikan diri dengan sistem Coretax DJP, sehingga proses pembayaran dan pelaporan bisa berjalan lebih lancar di masa mendatang. Bagi wajib pajak yang telah terbiasa dengan sistem lama, ini merupakan kesempatan untuk memahami dan mengoptimalkan penggunaan Coretax DJP tanpa harus terbebani oleh denda administratif.

1. Apakah semua wajib pajak otomatis mendapatkan penghapusan sanksi?

Ya, selama keterlambatan pembayaran atau pelaporan terjadi akibat transisi sistem Coretax DJP dan sesuai dengan ketentuan dalam KEP-67/PJ/2025.

2. Apakah saya perlu mengajukan permohonan untuk penghapusan sanksi?

Tidak, DJP menghapus sanksi ini secara otomatis tanpa perlu pengajuan.

3. Apa yang terjadi jika saya sudah menerima Surat Tagihan Pajak (STP)?

Jika STP sudah diterbitkan, maka Kepala Kanwil DJP akan menghapus sanksi tersebut tanpa perlu permohonan dari wajib pajak.