Hujan Interupsi Warnai Rapat Pleno Rekapitulasi Suara

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi Daerah Khusus Yogyakarta, diwarnai hujan interupsi dari saksi pemilu.

oleh Yanuar H diperbarui 23 Apr 2014, 14:50 WIB
Diterbitkan 23 Apr 2014, 14:50 WIB
Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Diwarnai Hujani Interupsi
Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi Daerah Khusus Yogyakarta, diwarnai hujan interupsi dari saksi pemilu. Salah satu

Liputan6.com, Yogyakarta - Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi Daerah Khusus Yogyakarta diwarnai hujan interupsi dari saksi pemilu.

Salah satu saksi dari Partai Golkar Jhon S Keban melontarkan pernyataan Pemilu Legislatif 9 April lalu cacat dan gagal. Ia menyebut Yogyakarta belum bisa menjadi contoh pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur dan adil.

"Interupsi! Saya menegaskan kepada KPU, Pemilu 2014 sesungguhnya kesempurnaan kejahatan dari Pemilu 2009," kata Jhon di tempat rekapitulasi di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Rabu (23/4/2014).

Jhon menyebut, seluruh caleg dari semua partai politik terlibat money politics (politik uang). Bahkan ada yang mengeluarkan Rp 13 hingga 15 miliar hanya untuk mendapatkan kursi di legislatif.

"Pemilu malah jadi kayak transaksi dagang sapi. Banyak. Seluruh kabupaten/kota terjadi. Termasuk Golkar," katanya.

Jhon menilai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kurang tegas menindak caleg yang melanggar. Bawaslu juga dinilai kurang cepat mengusut aduan masyarakat terkait adanya money politics.

"Bukti sudah masuk ke Bawaslu dan Polda, namun dikembalikan karena kurang bukti. Padahal bagi Bawaslu sudah cukup itu. Celakanya, tim suksesnya bergerak ke masyarakat untuk mendulang suara," kata Jhon.

Dia berharap Pemilu Presiden 9 Juli mendatang tidak seperti Pemilu Legislatif 9 April lalu. "Harapan saya ini menjadi bahan evaluasi, agar Pilpres mendatang tidak terjadi lagi.

Selain Jhon, 2 saksi dari Partai Nasdem dan PKS juga melakuhan hal serupa. Selain masalah praktik money politics pemilu, para saksi melontarkan interupsi terkait penggelembungan suara di DIY.

(Shinta Sinaga)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya