Hasil Quick Count Beda, Peneliti: Ada Lembaga Survei Curang

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti statistik Asep Saefuddin mengatakan, lembaga survei seharusnya tidak mengeluarkan hasil quick count atau hitung cepat berbeda-beda, jika menggunakan metode statistik yang benar. Kenyataannya, beberapa di antara lembaga survei itu menunjukkan hasil hitung cepat yang berbeda jauh.

Pernyataan ini menanggapi perbedaan hasil quick count sejumlah lembaga survei terhadap Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 9 Juli lalu. Beberapa lembaga survei mengunggulkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan perolehan suara terbanyak, ada pula yang merilis pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang dengan suara terbanyak.

"Ada 4 lembaga survei yang menenangkan Prabowo-Hatta, ada juga 8 lembaga yang memenangkan Jokowi-JK," kata Asep dalam diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (15/7/2014).

Maka itu, mantan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) itu mencurigai ada lembaga survei yang sarat kepentingan. Meski mereka juga menggunakan metode statistik secara benar.

"Ada lembaga yang taat dengan metodologi statistik, ada lembaga yang taat pada metode statistik tapi sarat kepentingan politik," ujarnya.

Asep mengatakan, jika setiap lembaha survei menggunakan metode statistik secara benar, besar kemungkinan perbedaan berada pada margin of erorr (tingkat kesalahan) antara 0 sampai 1 persen. Jika sudah sesuai metode statistik yang benar, namun hasil quick count tetap beda, ada indikasi lembaga survei curang.

"Kalau salah, itu ada yang disengaja atau ada tidak disengaja. Kesalahan itu bisa metodenya, kualitas pengambilan data di lapangan, SDM, atau kecurangan. Kecurangan ini lebih kepada penyisipan-penyisipan kepentingan politik di dalamnya," jelas Asep.

Pasca-pencoblosan Pilpres 9 Juli lalu, terjadi saling klaim antara kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Keduanya saling klaim mendapat perolehan suara paling banyak, sesuai hasil hitung cepat lembaga surveinya.

Tentu perbedaan hasil hitung cepat ini membingungkan masyarakat. Tak sedikit pihak yang meminta agar masyarakat lebih baik menunggu hasil real count atau hitung sebenarnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli mendatang. (Ans)

Baca juga:

Ini Alasan Quick Count Masih Dibutuhkan

CSIS: 2 Capres Klaim Kemenangan Perburuk Keadaan

RRI Diminta Tak Buka Substansi Quick Count ke DPR