Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mulai mempersiapkan susunan kabinet untuk pemerintahan 5 tahun mendatang. Pria yang akrab disapa Jokowi itu juga harus mewajibkan kepada kandidat menteri, khususnya yang nanti akan menduduki jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memiliki komitmen dan integritas.
Â
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mengatakan, pentingnya memilih calon Menteri ESDM ‎yang benar-benar komit berkerja untuk negara.
"Jokowi harus memilih calon menteri yang bukanlah penikmat jabatan semata dan bukan yang menjadikan jabatannya sebagai sumber pendapatan kelompok tertentu," ujar Said di Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Menurutnya, sosok calon Menteri ESDM tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan golongan tertentu. Yang bersangkutan juga tidak boleh punya kepentingan terhadap mafia minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.
"Apalagi jika orang (calon) itu punya hutang atau pernah 'disusui' oleh mafia migas," kata dia.
Bahkan, sekalipun nantinya ditemukan ada calon yang belum pernah bersinggungan dengan para mafia, maka dia harus tetap diwaspadai. Sebab, jangan sampai ketika dia sudah menjabat Menteri ESDM, dia malah menjadi boneka pihak lain untuk kepentingan para mafia.
‎
"Jangan sampai nantinya dia justru dijadikan boneka yang ditempatkan untuk melancarkan permainan para mafia tambang dan migas," ucap dia.
Said menyarankan agar Jokowi lebih berhati-hati dalam memilih calon Menteri ESDM. Jokowi diharuskan mempertimbangkan sejumlah hal, terutama melihat rekam jejak si calon.‎ ‎Karena bagi Said, calon Menteri ESDM harus memiliki kompetensi, integritas, dan keberanian, terutama dalam memberantas mafia-mafia migas di Tanah Air.
"Saya pikir calon Menteri ESDM itu harus memiliki kompetensi, integritas, dan keberanian. Yang lebih penting lagi, dia tidak pernah berurusan dengan para mafia-mafia. Jadi harus dilihat track recordnya," kata dia.
Jokowi Diminta Tak Pilih Menteri yang 'Disusui' Mafia Migas
Sosok calon Menteri ESDM tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan golongan tertentu.
diperbarui 05 Sep 2014, 03:16 WIBDiterbitkan 05 Sep 2014, 03:16 WIB
Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjanji akan membentuk kabinet yang efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Alasan Ganti Rugi Tanah Mat Solar untuk Proyek Tol Cinere-Serpong Belum Dibayar
Francesco Bagnaia Buat Keputusan Mengejutkan Setelah MotoGP Jepang
Profil Try Sutrisno, Jenderal TNI yang Jadi Wakil Presiden Keenam Indonesia
VIDEO: Diduga Rem Blong Mobil Pikap Terjun ke Jurang, Empat Orang Tewas
Menggelar Resepsi Pernikahan, Anjuran Syariat atau Adat Masyarakat?
Dinilai Tak Berfaedah, Konten Uya Kuya Usai Jadi Anggota DPR RI Tuai Kritik Netizen
Jalan Santai HUT Rokan Hilir, Kapolres Sebut Dinginkan Situasi Saat Kampanye Pilkada
IDSurvey Ditarget Jadi Top 20 Perusahaan TIC Dunia, Apa Strateginya?
Lirik Lagu Bukan Untukku dari Tiara Andini Trending Nomor 6, Hit Lawas Rio Febrian Karya Yovie Widianto
Kisah Kucing 'Bangkit dari Kremasi' dan Pulang ke Rumah 4 Hari Kemudian, Kok Bisa?
Deflasi 5 Bulan, Kenaikan PPN Jadi 12% di 2025 Minta Dikaji Ulang
RK dan Suswono Temui PW Muhammadiyah Jakarta, Bahas Visi Misi soal Kaum Dhuafa