Usai Lebaran 2022 Ada Proposal Bantuan Dialihkan, Palestina Khawatir Haknya Berkurang di PBB

Liputan6.com, Ramallah - Pemerintah Palestina tidak terima terhadap proposal baru yang muncul di PBB. Isi proposal itu adalah untuk mengalihkan sejumlah pelayanan dari badan PBB untuk pengungsi Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) ke badan-badan lain.

Dilaporkan Arab News, Selasa (3/5/2022), pihak Palestina khawatir bahwa hal tersebut adalah taktik untuk membuat UNRWA bubar. Padahal, UNRWA memiliki nilai simbolis bagi para pengungsi Palestina.

UNRWA yang berdiri pada 1949 itu dilaporkan sering menjadi sasaran kritikan Israel yang menuduh UNRWA menyebarkan paham anti-Zionis di sekolah-sekolah, sehingga akibatnya konflik semakin parah.

UNRWA adalah satu-satunya badan PBB yang berfokus pada satu konflik saja, yakni konflik terkait Palestina.

"Selama UNRWA ada, ini adalah pengingat bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah pengungsi-pengungsi Palestina," ujar Muhammed Shehada dari Euro-Med Human Rights Monitor.

Salah satu tugas UNRWA adalah membantu rakyat Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat perang dengan Israel. Kondisi UNRWA sedang kesulitan dana dan seringkali kekurangan puluhan juta dolar yang dibutuhkan.

Rencana pengalihan tugas itu diumumkan bulan lalu oleh Philippe Lazzarini yang menjabat sebagai komisaris jenderal di UNRWA. Sepintas, rencana itu memang seperti pembagian tugas saja. 

Akan tetapi, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh berkata rencana itu justru "melanggar" resolusi PBB yang mendirikan UNRWA. Pihak Hamas juga tidak menyambut baik rencana itu, dan menuding proposal Lazzarini adalah upaya membubarkan UNRWA.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Perdana Menteri Palestina Mohammed Ishtaye pada Selasa (26/4) mengatakan bahwa tindakan Israel di wilayah Palestina akan meningkatkan ketegangan dan merusak solusi dua negara.

Ishtaye membuat pernyataan itu selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg di kota Ramallah, Tepi Barat.

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas hubungan bilateral dan situasi politik di kawasan itu, menurut sebuah pernyataan resmi, demikian dikutip dari laman Xinhua, Rabu (27/4/2022).

"Langkah-langkah Israel untuk mempercepat siklus permukiman, penghancuran rumah-rumah Palestina, penyitaan tanah, tindakan di Masjid Al-Aqsa, dan serangan harian di kota-kota Tepi Barat merusak solusi dua negara," kata Ishtaye.

Dia juga merujuk pada situasi ekonomi dan keuangan di wilayah Palestina, "yang sepenuhnya terkait dengan tindakan Israel dan kontrol Israel atas sumber daya Palestina."

Sebelumnya, Schallenberg bertemu dengan timpalannya dari Palestina Riyad Al-Maliki di Ramallah.

Di akhir pertemuan mereka, Al-Maliki mengatakan pada konferensi pers bahwa Palestina menyerukan kepada masyarakat internasional "untuk memaksa Israel menghentikan pelanggaran dan tindakannya di wilayah Palestina, terutama di Yerusalem Timur."

Pertemuan luar biasa tingkat Wakil Tetap negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (the Open-Ended Meeting of the Executive Committee at the Level of Permanent Representatives) telah berhasil terselenggara di markas OKI. Perhelatan yang digelar di Jeddah, pada 25 April 2022 merupakan permintaan Indonesia.

Mengutip situs Kemlu RI, Selasa (26/4), pertemuan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan yang kian mengkhawatirkan di Palestina, terutama di Masjid Al Aqsa. 

Pertemuan luar biasa tersebut dipimpin oleh Saudi Arabia selaku Ketua Executive Committee dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal OKI, dan Wakil Tetap negara anggota OKI.

​Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal OKI, Hissein Brahim Taha menekankan komitmen OKI untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina hingga meraih kemerdekaannya. Lebih lanjut Hissein Brahim Taha menyampaikan OKI telah mengirim surat ke sejumlah international actors berisi penolakan dan pengecaman terhadap upaya penjajah Israel untuk menerapkan penyekatan/pembatasan yang bersifat sementara maupun sebagian dari kompleks mesjid Al Aqsa.

OKI meminta agar international actors menekan dan menghentikan agresi Israel ke Palestina khususnya tanah suci Al Aqsa.

Wakil Tetap Indonesia untuk OKI, Duta Besar Eko Hartono, menjelaskan posisi pemerintah Indonesia, yang mengutuk serangan tentara Israel ke dalam kompleks Al Aqsa, menembaki warga Palestina yang tengah beribadah, dan serangan ke jalur Gaza, termasuk upaya Israel melakukan penyekatan akses ke dalam komplek Al Aqsa.

Tindakan tersebut diyakini hanya akan menyebabkan konfrontasi yang lebih luas dan menambah penderitaan rakyat Palestina.

Pertama, Indonesia mengajak semua anggota OKI menggunakan berbagai jalur komunikasi untuk menghentikan agresi Israel dan memastikan status quo mesjid Al Aqsa.

Kedua, memastikan bahwa isu Palestina terus menjadi perhatian dunia internasional.

Ketiga, mendorong dihidupkannya kembali proses perdamaian.

Keempat, agar negara anggota OKI senantiasa terus memberikan dukungan dan mengirimkan bantuan bagi rakyat Palestina. 

Negara-negara OKI mengecam tindakan agresi militer Israel. OKI juga sepakat untuk mendorong dimulainya kembali proses perdamaian menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

OKI meminta aktor-aktor internasional seperti Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah menekan dan menghentikan agresi Israel tersebut