Pemkot Semarang Tingkatkan Urban Farming untuk Pemulihan Pasca Pandemi

Liputan6.com, Semarang Pemerintah Kota Semarang, akan tingkatkan lagi program urban farming sebagai upaya pengembangan pertanian yang terbukti mampu meningkatkan pendapat masyarakat di masa pandemi.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan urban farming atau pertanian perkotaan menjadi salah satu inovasi unggulan Kota Semarang. Program urban farming atau pertanian perkotaan terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di masa pandemi.

Tak hanya itu, dengan penerapan urban farming beban pengeluaran masyarakat pun otomatis menurun sehingga memperkuat ketahanan pangan saat pandemi Covid-19.

Terbukti Pemerintah Kota Semarang kembali berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Penghargaan diterima langsung Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersamaan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (14/4).

Pria yang kerap disapa Hendi ini menyampaikan sejumlah tahapan penilaian telah diikuti Pemkot Semarang mencakup aspek pencapaian pembangunan, aspek kualitas, aspek penyusunan dokumen, dan aspek inovasi.

"Apresiasi atas penghargaan yang diberikan bagi kinerja kawan-kawan Pemkot Semarang. Kinerja pembangunan masih akan terus kami tingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang," ujar Hendi.

Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, Hendi lebih lanjut, berkomitmen akan terus mengawal OPD merealisasikan pekerjaan yang telah direncanakan.

“Sebagai fokus dan evaluasi program pembangunan pasca Covid-19 ini adalah mengungkit daya ekonomi baik melalui sektor UMKM, pariwisata, properti, dan konstruksi,” terang Hendi, usai menerima penghargaan.

Hendi pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas penilaian sekaligus penghargaan yang diberikan kepada wilayah yang dipimpinnya.

Kota Semarang, dinilai mampu menjaga capaian indikator makro (pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan IPM) tetap tinggi serta melakukan penyusunan perencanaan secara inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

PPD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi sampai nasional. Penilaian dilakukan terhadap dokumen perencanaan RKPD, presentasi dan wawancara serta verifikasi lapangan.

Keberadaan penilaian ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinkronisasi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, serta untuk memberikan akses motivasi dan pembelajaran untuk pembangunan daerah yang lebih berkualitas, setiap tahun Bappenas menyelenggarakan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).