Gubernur Khofifah Minta Aprindo Kawal Distribusi Stok Minyak Goreng Satu Harga

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terus mengawal distribusi stok minyak goreng satu harga.

Pengawalan distribusi tersebut agar stok minyak goreng satu harga merata dan selalu tersedia di toko maupun ritel. Dia mengakui, beberapa warga sudah menyampaikan adanya kelangkaan stok minyak goreng pada beberapa ritel.

“Untuk harga minyak goreng, Insha Allah sampai dengan enam bulan ke depan harganya dijamin stabil, stoknya aman,” ungkap Khofifah Indar Parawansa dilansir dari berbagai sumber, Jumat (28/1/2022).

Berdasarkan siaran pers Kementerian Perdagangan pada Selasa, 18 Januari 2022, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyiapkan dana Rp7,6 triliun untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat.

Dari nilai tersebut diperkirakan pemerintah akan mendistribusi sebanyak 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan. Khofifah meyakini bahwa stok ini sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

Sehingga, kata dia, masyarakat diimbau tidak perlu melakukan panic buying dan tidak ada praktek penimbunan minyak goreng untuk semua kalangan masyarakat maupun pengusaha.

Saksikan video pilihan berikut ini

“Bulan depan sudah jelang Ramadan, biasanya terjadi kenaikan kebutuhan. Nanti masuk lebaran juga tercukupi, masyarakat diharapkan tetap tenang,” sebut Khofifah.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengimbau kepada seluruh pihak menjalankan kebijakan satu harga minyak goreng tersebut. Ia meminta semua pihak menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut.

Sehingga tidak ada lagi yang menjual minyak goreng di atas Rp14.000,00 per liternya. Dia juga meminta dinas terkait Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) terus melakukan pemantauan.

“Penyedia atau siapapun, tolong kebijakan pemerintah ini segera dipahami dan dijalankan dengan baik,” terang Sutiaji.

Menurut Sutiaji, kebijakan satu harga minyak goreng menjadi bentuk komitmen pemerintah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau.