Rekam Status Kehutanan Indonesia, dari Implementasi Kebijakan sampai Berkurangnya Luas Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Menyongsong 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI merilis The State of Indonesia's Forests (SoIFo) 2020. Ini merupakan buku berisi rekam status kehutanan di Indonesia yang mengacu pada kebijakan pemerintah.

"Ada data dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan utama kehutanan dan bagaimana itu diimplementasikan," kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK, dalam acara Refleksi 2020: SOIFO 2020, Hints dan Seek 2021, Rabu (30/12/2020).

Evansyah, editor pelaksana SoIFo 2020, menambahkan bahwa naskah asli buku berisi 190 halaman ini, mengingat memang dibuat untuk jadi rujukan internasional, ditulis dalam bahasa Inggris. Namun demikian, pihaknya juga telah membuat versi terjemahan bahasa Indonesia.

"Secara garis besar, seperti yang sudah disinggung pak sekjen, buku ini sebenarnya rekam pekerjaan dari rekan-rekan di KLHK. Mulai dari isi arahan presiden di kabinet, arahan langsung ibu menteri LHK yang kemudian dibawa ke rapat pimpinan," tuturnya menambahkan SoIFo rencananya akan diterbitkan setiap dua tahun.

Terdapat pula rentetan kebijakan untuk nantinya berujung pada pengambilan tindakan, juga catatan bagaimana aturan itu diimplementasikan. "Ini rekam pekerjaan selama 2--3 tahun terakhir, menyambung SoIFo 2018," kata Evansyah.

Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa informasi dalam buku ini benar adanya. Salah satu bab di sana memuat persentase berkurangnya luas hutan Indonesia. "Ada pengurangan luas hutan sampai 20 ribu hektare dibanding tahun lalu dan kami laporkan sejujur-jujurnya," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Decrease lahan hutan, sambung Evansyah, sebenarnya tak hanya terjadi di Indonesia, mengingat kebakaran hutan secara besar-besaran juga sempat terjadi di Australia dan California, Amerika Serikat, tahun ini. Yang terpenting, katanya, bagaimana tindakan pengoreksi diambil dalam menangani masalah tersebut.

"Bakal ada tabel-tabel kasus juga di sana. Kemudian, ambisi dari rehabilitasi hutan. Bagaimana perkembangan perhutanan sosial, lokasinya di mana saja. Forest tree program berisi laporan masing-masing unit. Alokasi (lahan hutan) untuk masyarakat adat juga ada," katanya.

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, menjelaskan bahwa tahun depan, mereka akan fokus pada beberapa poin. Di antaranya termasuk pemantapan kehutanan sosial sebagai penggerak ekonomi masyarakat, serta pemulihan hutan, seperti gambut dan bakau.

"Kemudian, rehabilitasi hutan dan bagaimana itu bisa berkontribusi pada lingkungan hidup yang berkelanjutan," katanya. "Ada juga langkah korektif yang berpihak ke masyarakat. Lalu, meningkatkan proporsi kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat, di mana datanya 18,4 persen di 2020 dan targetnya 30,4 persen pada 2024."

Seperti selama pandemi, pihaknya juga akan tetap mendorong peran masyarakat dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan. Ini terbukti berhasil di kawasan konservasi, di mana 27 individu baru dilaporkan lahir, termasuk badak jawa.