JCC Berganti Nama Jadi JICC, Pengelola Baru Janjikan Tetap Gelar Event Meski Kasus Hukum Masih Berlangsung

Liputan6.com, Jakarta - Jakarta Convention Center (JCC) atau Gedung Balai Sidang Jakarta yang menjadi salah satu tempat prestisius untuk berbagai event MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition) berganti nama menjadi Jakarta International Convention Center (JICC). Seiring pergantian nama, JICC resmi dikelola negara, tidak lagi dipegang pihak ketiga sejak 21 Oktober 2024.

Segala kegiatan di JICC ini dikelola langsung oleh JICC dengan menghubungi Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK).

"Saya ingin menyatakan bahwa PPKGBK telah berdiri hampir 63 tahun tahun ini, dan kami berada di sini bukan baru lahir kemarin, dan PPKGBK sudah banyak mengadakan kegiatan seperti kegiatan entertainment, sosial dan kegiatan lainnya. Saya berharap para tim EO dan WO dapat menghubungi tim kami jika ingin mengadakan event di JCC maupun di Gelora Bung Karno," ucap Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusomo dalam New Year Gathering di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2025.

Dia menambahkan barang milik negara (BMN) ini masuk dalam bangunan berupa tanah, di Blok 14. Segala bentuk kegiatan di sana, termasuk pengamanan, dibantu dan didukung penuh oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, TNI maupun Satpol PP Jakarta. Sinergi antar-instansi itu merupakan wujud kolaborasi dan komitmen bersama pemerintah memastikan aset negara terjaga dengan baik.

Seiring dengan perubahan nama, JICC juga mengadopsi standar pengelolaan baru yang lebih profesional. Standar baru ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola, fasilitas, hingga layanan yang diberikan kepada para pengguna. Salah satu fokus utama dari pengelola baru JICC adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara para pengguna.

Namun, pergantian pengelolaan itu tidak berjalan mulus karena menuai kasus hukum dan protes dari asosiasi dan penyelenggara event MICE. Hal itu terjadi karena pihak PPKGBK menutup akses gedung yang berada di Blok 14 GBK tersebut.

Penutupan dilakukan seiring berakhirnya kontrak kerja sama antara PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor selaku pengelola JCC terdahulu dengan PPKGBK pada 21 Oktober 2024 yang sudah terjalin sejak 1991. Salah satu perwakilan anggota Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi), Syukur, mengaku kebingungan karena tidak bisa menggelar event di JCC Senayan. Padahal, pameran tersebut sudah dipersiapkan hampir setahun sebelumnya.

Pada akhirnya, pameran bisa digelar. Namun, Syukur kembali kebingungan karena diminta melunasi biaya sewa penggunaan venus JCC sebelum pameran berakhir. Padahal dengan pengelola sebelumnya, pengusaha cukup membayar uang muka dan sisa pembayarannya dilunasi dengan tenggat 2--3 bulan setelah pameran berakhir.

"Tidak semua pengusaha bisa membayar langsung seperti itu. Kami sejak awal JCC dibuka sampai sekarang selalu taat dengan peraturan dan aturannya juga tidak pernah berubah sampai tiba-tiba diubah oleh pengelola yang sekarang," ujar Syukur.

"Kami dan rekan-rekan asosiasi lainnya sebenarnya tidak mempermasalahkan siapa yang mengelola JCC ini, yang penting kita bisa menggelar event dengan nyaman dan aturannya tidak mendadak diubah seperti sekarang. Kalau bisa tetap seperti biasa walapun berganti manajemen atau pengelola," sambungnya.

Menanggapi keluhan itu, Rakhmadi mengakui transisi yang kurang mulus antara pihak pengelola sebelumnya sehingga membuat sejumlah asosiasi, event organizer (EO) maupun wedding organizer (WO) kesulitan menggelar event. Namun, ia meyakini sekarang situasinya sudah lebih jelas dan meminta semua pihak yang sudah mengadakan perjanjian dengan pengelola sebelumnya untuk menggelar event bisa menghubungi pihak PPKGBK agar acara mereka tetap bisa terselenggara.

"Mereka yang sudah membooking dan membayar DP untuk membuat event atau acara lainnya di JICC bisa menghubungi pihak PPKGBK. Kami pastikan event mereka tetap bisa berjalan meski pembayaran awal sudah masuk ke pengelola sebelumnya. Mereka nanti tinggal melunasi sisanya saja," terang Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PPK-GBK Sri Lestari Puji Astuti dalam kesempatan yang sama.

"Kita prioritaskan yang sudah memesan atau membooking karena kemungkinan agenda acara sudah penuh sampai pertengahan tahun ini seiring dengan proses transisi pengelola JICC. Jadi sekarang ini kami belum bisa menerima permintaan baru untuk membuat event, kami utamakan yang sudah memesan sebelum 2 Januari 2025," sambungnya.

Wanita yang biasa disapa Tari ini menambahkan, proses transisi seharusnya sudah berjalan sejak 21 Oktober 2024 sampai 2 Januari 2025. Selama proses itu, pengelola sebelumnya dianggap tidak menuruti perjanjian awal karena mereka masih menerima klien selama masa transisi itu tanpa sepengetahuan pihak PPKGBK.

Di sisi lain, PT Graha Sidang Pratama (PT GSP), investor dan pengelola Jakarta Convention Center (JCC) sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap membatalkan perjanjian pengelolaan JCC secara sepihak. Kuasa Hukum PT GSP Amir Syamsudin mengatakan, alasan PPKGBK tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan PT GSP tidak berdasar hukum.

Selain bertentangan dengan kontrak BOT itu sendiri dan Peraturan Menteri Keuangan tentang BLU, juga alasan PPKGBK akan mengoptimalisasi aset JCC tersebut tidak masuk akal. "Selama lebih dari 30 tahun, PT GSP telah berhasil melakukan optimalisasi pengelolaan aset dan memberikan setoran kepada kas negara yang cukup besar, dan memberikan efek ekonomi kepada pelaku usaha lainnya," tuturnya, dikutip dari kanal News Liputan6.com, 8 Januari 2025.

Selain itu, lanjut Amir, JCC yang berada dalam Blok 14 GBK tersebut juga bertransformasi sebagai MICE Destination di Indonesia dan menjadi market leader di bidang MICE yang banyak menyelenggarakan event bertaraf nasional maupun internasional. "Jadi, penolakan perpanjangan kontrak oleh PPKGBK merupakan bentuk dari pemutusan kerjasama sepihak dan pelanggaran hukum," kata Amir.

Amir menambahkan, dalam gugatan hukum, PT GSP meminta PPKGBK untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat yang disepakati. Apabila perjanjian tidak diperpanjang, lanjut dia, PPKGBK diminta untuk membayar kerugian materil dan immaterial kepada PT GSP sebesar Rp1,6 triliun.