Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah organisasi massa berhaluan Islam menyampaikan dukungan kepada anggota DPR yang berencana menggunakan hak interpelasi. Mereka menilai sikap pemerintah yang mendukung Resolusi Nomor 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tak mencerminkan prinsip politik bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia. "Kami mengecam sikap pemerintah Indonesia yang plintat-plintut ini," kata Munarman, anggota Forum Umat Islam saat menemui sejumlah pimpinan DPR di Jakarta, Rabu (28/3).
Protes terhadap sikap politik luar negeri Indonesia itu juga datang dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia dan mantan Ketua MPR Amien Rais. Mereka menilai pemerintah hanyut dalam skenario negara besar dunia yang telah menguasai PBB dengan arogansi mereka. Padahal PBB belum dapat membuktikan adanya pengembangan nulir Iran untuk tujuan perang. Untuk itu mereka mendukung rencana DPR yang akan mengajukan interpelasi terkait sikap pemerintah yang mendukung pemberian sanksi kepada Iran [baca: Ancaman Interpelasi Menguat].
Menyikapi masalah ini Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mempersilahkan DPR menggalang interpelasi. Namun Andi mempertanyakan urgensi interpelasi tersebut. Sebab menurut Andi, posisi pemerintah sudah jelas seperti dinyatakan dalam rapat konsultasi dengan MPR dan penjelasan dari Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda. "Ini (interpelasi) sesuatu yang tidak perlu," kata Andi. (YAN/Tim Liputan 6 SCTV)
Protes terhadap sikap politik luar negeri Indonesia itu juga datang dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia dan mantan Ketua MPR Amien Rais. Mereka menilai pemerintah hanyut dalam skenario negara besar dunia yang telah menguasai PBB dengan arogansi mereka. Padahal PBB belum dapat membuktikan adanya pengembangan nulir Iran untuk tujuan perang. Untuk itu mereka mendukung rencana DPR yang akan mengajukan interpelasi terkait sikap pemerintah yang mendukung pemberian sanksi kepada Iran [baca: Ancaman Interpelasi Menguat].
Menyikapi masalah ini Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mempersilahkan DPR menggalang interpelasi. Namun Andi mempertanyakan urgensi interpelasi tersebut. Sebab menurut Andi, posisi pemerintah sudah jelas seperti dinyatakan dalam rapat konsultasi dengan MPR dan penjelasan dari Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda. "Ini (interpelasi) sesuatu yang tidak perlu," kata Andi. (YAN/Tim Liputan 6 SCTV)