Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais berharap tidak ada politisasi atau unsur politik di balik penetapan status tersangka Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) yang juga Ketua Umum PPP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah hiruk-pikuk jelang Pilpres 9 Juli mendatang.
"Jangan ada politisasi, karena ini tahun politik juga," kata Amin Rais saat berada di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (22/5/2014).
Meski dirinya tidak mencurigai adanya politisasi di balik status rekan mitra Koalisi Merah putih dalam pemenangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta. Dirinya hanya mengingatkan kepada penegak hukum untuk teliti.
"Jadi yang penting harus sangat teliti. Tidak (curiga). Saya hanya wanti-wanti. Jadi kalau saya mengatakan hati-hati, (ibarat) mendung sedia payung (sebelum hujan) kan kelihatan. Gitu aja ya," ungkap dia.
Karena itu, dia menyerahkan agar kasus itu diproses secara hukum, jika memang memiliki bukti-bukti, maka penegak hukum harus mengungkapnya secara transparan.
"Kalau memang ada bukti-bukti, apa adanya. Dan diberikan transparansi, diberikan kesempatan juga untuk mendapatkan penasihat hukum dan lain-lainlah, seperti umum," ujar Amien.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menilai kasus dugaan penyimpangan dana haji di Kementerian Agama yang dipimpin SDA itu bisa saja ada indikasi politisasi.
"Ya, kita bisa aja menduga. Tapi saya tidak tahu nih apakah ada unsur politis atau murni masalah hukum, kita belum tahu, belum pelajari kasusnya," tandasnya.
Sebelumnya, pihak KPK membantah penetapan SDA sebagai tersangka tak ada kaitannya dengan aktivitas politik yang sedang menggeliat.
"Tidak ada unsur politis. Tidak ada selain unsur penegakan hukum. KPK harus menyampaikan ini, terserah yang di luar mau menarik-narik ini ke politik. Itu urusan orang di luar KPK," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, hari ini.
SDA Tersangka, Amien Rais Berharap Jangan Ada Unsur Politik
Bila ada bukti-bukti, menurut Amien Rais, penegak hukum harus mengungkapnya secara transparan.
diperbarui 22 Mei 2014, 21:42 WIBDiterbitkan 22 Mei 2014, 21:42 WIB
Menteri Agama Suryadharma Ali (kanan) melihat rambu yang digunakan petugas jamaah haji Indonesia ketika meninjau di Terminal Kudai, Mekkah, Arab Saudi.(Antara)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
7 Artis Rayakan Natal Pertama sebagai Orang Tua di 2024, Si Kecil Penyempurna Hari Bahagia
Deretan Artis Cantik Indonesia yang Masih Betah Melajang hingga Pengujung 2024, Fokus Karier
Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 26 Desember 2024, Mayoritas Kota Besar Turun Hujan
Wamen BUMN Sidak Stasiun Pasar Senen, Dapat Temuan Apa?
Ada Orang Tewas Akibat Miras Oplosan, Sebaiknya Kiai Datang Takziyah atau Tidak? Ini Kata Gus Baha
TLKM Kenalkan Produk Andalan, Bantu Pertumbuhan Bisnis
Menjajal Gelato Oma Elly yang Sedang Ngetren, Tersedia Lebih dari 40 Varian Rasa
Mengenang 20 Tahun Tsunami Aceh, Mengenal Smong sebagai Mitigasi Bencana dengan Kearifan Lokal
6 Chat Romantis Ayah Ibu di Grup Keluarga Ini Bikin Senyum, Tak Kalah dari ABG
Pesan Natal Paus Fransiskus: Seruan Perdamaian di Jalur Gaza, Ukraina, hingga Sudan
5 Tips Libur Nataru Nyaman Bebas Gangguan, Wajib Dicatat Nih!
Demi Gaet Striker Juventus, Arsenal Lancarkan 'Operasi Gila' di Bursa Transfer Januari 2025