Akil Mochtar Kaget Tak Ada Hal Meringankan

Akil menjelaskan seharusnya Majelis Hakim tak perlu menggelar sidang lantaran isi tuntutan sudah bocor ke publik lebih dulu.

oleh Oscar Ferri diperbarui 16 Jun 2014, 19:42 WIB
Diterbitkan 16 Jun 2014, 19:42 WIB
Akil Mochtar Dituntut Pidana Seumur Hidup
Akil Mochtar saat menunjukkan isi berita di salah satu koran nasional tentang tuntutannya, Jakarta, Senin (16/6/14). (Liputan6.cpm/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dituntut pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 10 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akil menjelaskan seharusnya Majelis Hakim tak perlu menggelar sidang lantaran isi tuntutan sudah bocor ke publik lebih dulu.

"Makanya saya bilang nggak usah sidang saja, langsung bacakan amarnya saja, kan selesai," ujar Akil usai sidang di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Lebih jauh Akil mengomentari soal tuntutan tersebut. Menurut mantan Politisi Partai Golkar ini, tak ada hal yang isitimewa dalam dalam tuntutan ini. Namun, satu-satunya  yang membuatnya kaget ialah tidak ada hal meringankan yang dipertimbangkan Jaksa.

"Cuma yang kaget itu. Kan nggak ada hal yang meringankan," ujar Akil.

"Kan yang saya dengar itu tidak ada hal-hal yang meringankan buat saya. Berarti Anda semua lebih bermanfaat daripada saya, ya kan? Walaupun saya juga pernah berjasa untuk Republik ini, kan begitu," sesal Akil.

Menurut dia, seharusnya Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi dirinya. "Paling tidak kan saya manusia, masih ada tanggung jawab keluarga, punya anak," ucap dia.

Akil Mochtar dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 10 miliar. Dia dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah atau janji terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di MK.

Dalam tuntutan itu, Jaksa melihat sejumlah hal memberatkan bagi Akil. Di antaranya Akil adalah ketua lembaga tinggi negara (MK) yang merupakan ujung tombak dan benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan, dan perbuatan Akil telah mengakibatkan runtuhnya kewibawaan lembaga MK.

Selain itu, Akil juga tidak bersikap kooperatif dan tidak jujur dalam persidangan, serta Akil tidak mengakui kesalahan dan tidak menyesali perbuatannya. Sedangkan hal meringankan tidak ada. (Sss)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya