Resmi Ditutup, Dolly dan Jarak Masih Dijaga Ketat Polisi

Tak tanggung-tanggung, pihak keamanan mengerahkan 1.511 personel untuk memastikan kawasan ini berada dalam situasi kondusif.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 20 Jun 2014, 00:33 WIB
Diterbitkan 20 Jun 2014, 00:33 WIB
(Lip6petang) RICUH DOLLY
(Liputan6 TV)

Liputan6.com, Surabaya - Setelah resmi ditutup, lokalisasi prostitusi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, masih dijaga personel TNI-Polri di beberapa titik. Tak tanggung-tanggung, pihak keamanan mengerahkan 1.511 personel untuk memastikan kawasan ini berada dalam situasi kondusif.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, terkait dengan pengamanan lokalisasi Dolly, pihaknya sejak H-1 deklarasi penutupan sudah menempatkan personel mulai dari Islamic Centre, Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Putat Jaya serta di lokalisasi Jarak dan Gang Dolly.

"Dan Alhamdulillah semua bisa berjalan aman dan lancar," ujarnya di Polda Jatim, Kamis 19 Juni 2014.

Walaupun sempat dilakukan pendudukan jalan oleh massa, itu masih dianggapnya wajar. Akan tetapi, Awi menegaskan ke depan pihaknya juga akan melakukan pendekatan secara persuasif, agar tidak melakukan kegiatan yang bisa mengganggu ketertiban umum.

"Kalau dengan imbauan-imbauan, masyarakat bisa tunduk dengan aturan yang ada dengan tidak melakukan penutupan akses jalan, maka kami pun akan melakukan tindakan persuasif. Tetapi kalau tidak didengarkan, maka kami akan mengeluarkan maklumat Kapolda," jelasnya.

Maklumat Kapolda berisikan perintah-perintah, larangan, dan sanksi-sanksi, seperti tidak boleh menutup jalan, dan sebagainya. Kalaupun maklumat masih tidak dipatuhi, akan dilakukan langkah-langkah sampai kepada pembukaan secara paksa.

Dijelaskan Awi, pola pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian adalah dengan menempatan personel di beberapa titik yang bertujuan untuk mengantisipasi pergerakan massa dari yang pro dan kontra terhadap penutupan Dolly.

"Dalam hal ini Polri berada di tengah-tengah, tidak memihak sisi A ataupun B. Dalam arti, Polri mengamankan kebijakan walikota dan gubernur, juga mengamankan masyarakat," pungkasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya