Denny JA: Bantu Menangkan Anas Lewat Survei, Reputasi LSI Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA hadir menjadi salah satu saksi dalam sidang lanjutan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan terdakwa Anas Urbaningrum. Dalam kesaksiannya, Denny membeberkan alasan membantu Anas melalui survei LSI saat pencalonan ketua umum pada Kongres Partai Demokrat 2010.

Saat itu, dia rela mengucurkan kocek pribadi untuk pemenangan Anas. Dia bangga bisa membantu Anas, karena Demokrat sebagai partai besar bisa mengangkat reputasi LSI.

"Karena saya juga bangga bisa memenangkan di partai terbesar, reputasi saya akan tinggi. Ini biaya marketing bagi saya," kata Denny di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Denny mengatakan, selain survei, bantuan lain yang diberikan kepada Anas adalah pembuatan iklan. Khusus untuk survei, dilakukan untuk membaca peta dukungan pemegang suara dalm kongres serta untuk mempengaruhi opini publik.

"Anas cerita sudah ada tim resmi (konsultan politik), tapi belum ada back up survei untuk pengaruhi opini publik, saya hanya back up, bukan yang utama," kata Denny.

Denny juga membeberkan mengenai jumlah biaya yang ia kucurkan untuk membantu Anas itu. Biaya untuk survei sebesar Rp 10-20 juta, sedangka iklan di beberapa media lebih mahal lagi, yakni mencapai Rp 400 juta.

"Yang mahal iklan, yang ada foto SBY dan Anas," ujar Denny.

Sebelumnya, dalam dakwaan Anas Urbaningrum, Jaksa Penuntut Umum menyebut Anas pernah menerima bantuan survei secara gratis dari LSI ketika mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2010. Padahal, biaya survei yang dikeluarkan LSI untuk Anas saat itu sekitar Rp 478.632.230.

Jaksa menyebut, saat itu Anas tidak perlu membayar biaya survei yang dilaksanakan antara April hingga Mei 2010. Survei gratis itu dikarenakan, jika Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, LSI dijanjikan mendapat akses untuk mengadakan survei pemilukada bupati atau walikota dari calon Partai Demokrat.