Fadli Zon: Kutu Loncat Hama Demokrasi yang Harus Diberantas

Liputan6.com, Jakarta - Perseteruan antara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Partai Gerindra terus berlanjut. Pemicunya lantaran Ahok tidak setuju kebijakan partai yang mendukung RUU Pilkada dengan menerapkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau secara tidak langsung.Sejak itu, anggapan Ahok merupakan politisi kutu loncat pun semakin kuat. Namun demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu tak masalah disebut kutu loncat. Dia memilih menjadi kutu loncat dibanding kutu busuk.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, buntut dari penyelenggaraan pilkada langsung justru bakal banyak politisi yang menjadikan partai sebagai kendaraan, tapi, bukan sebagai wadah perjuangan. Tak ayal, politisi kutu loncat pun bermunculan."Yang lahir politisi kutu loncat. Kalau saya baca kutu loncat itu serangga kecil yang masuknya hama. Ini juga hama bagi demokrasi. Kalau kutu busuk itu kutu loncat yang harus diberantas," ujar Fadli Zon dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).Menurut Fadli, politisi semacam itu tidak akan patuh pada ideologi partai. Politisi semacam itu hanya ingin kekuasaan semata. Caranya, dengan menggunaan partai sebagai wadah bak kendaraan sewaan."Kalau seperti itu, partai bukan lagi memperjuangkan ideologi tapi malah jadi sewaan. Bukan wadah perjuangan untuk mensejahterakan rakyat," cetus Fadli.Anggota DPR RI itu menjelaskan, pemilihan langsung maupun tidak langsung memang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena itu butuh keduanya tetap harus dievaluasi."Tidak semua demokrasi melahirkan kesejahteraan. Negara otoritarian juga bisa sejahtera tapi bisa juga gagal. 10 Tahun wajar kalau kita evaluasi apa itu demokrasi," tutup Fadli Zon. (Mvi)