Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan menghadapi Perdagangan Bebas Asia Tenggara (Pasar Bebas ASEAN) tahun depan. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mensinyalir, sejumlah usaha di Jakarta telah dikuasai sahamnya oleh pihak asing.
Saham itu dikuasai dengan berkedok milik lokal. Karena itu, Ahok khawatir usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik DKI nanti bernasib sama.
Maka sebagai antisipasi, sambung dia, Pemprov DKI pun memperketat aturan dan kebijakan UMKM termasuk terhadap pedagang kaki lima (PKL).
"Makanya kita sangat ketat, kaki lima, rusun, pasar-pasar rakyat, harus kita berikan kartu ATM," ucap Ahok dalam acara Silaturahmi Sinergitas Tiga Pilar di GOR Soemantri, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Ini sebagai salah satu bentuk upaya Pemprov DKI dalam membenahi PKL dan usaha kecil lainnya. Agar para pelaku usaha kecil dan menengah tidak tergiur penawaran pihak asing untuk memodali mereka kemudian tanpa sadar dikuasai asing.
"Supaya mereka tidak menjual usaha mereka kepada orang asing. Tentu saja ini akibat banyak oknum yang mendapatkan rezeki dari menyewakan lapak, itu jadi masalah," tandas Ahok. (Mut)
Energi & Tambang