Pengamat: Walk Out Demokrat Drama Kedua SBY Setelah Pilpres

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan Partai Demokrat untuk mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sempat membuat harapan para pendukung pilkada langsung membuncah. Apalagi Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul sesumbar bahwa semua kader Demokrat loyal pada Ketua Umumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan mendukung pilkada langsung, dan akan hadir dalam sidang putusan RUU Pilkada.

Meski benar-benar hadir, nyatanya politisi Demokrat di menit-menit menjelang pengesahan RUU Pilakda, memilih walk out (meninggalkan ruang sidang) sehingga UU Pilkada pun berhasil disahkan, yang berarti pilkada melalui DPRD.

Menurut Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, pengesahan pilkada melalui DPRD atau pilkada tak langsung memang hasil permainan drama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY main drama lagi. Pengesahan kemarin karena dia main drama," tutur Ray di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Ray pun mempertanyakan sikap SBY yang mengungkapkan akan melakukan judicial review atau uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ray menduga, SBY sedang membuka babak baru dalam drama yang ia buat.

"Dia mau judicial review, drama apa lagi ini. Sandiwara baru dia bilang mau panggil yang berkhianat," jelas Ry.

Sikap Demokrat juga disayangkan oleh peneliti senior Indonesian Public Institute Karyono Wibowo. Dia mengatakan, seharusnya SBY dan partainya bersikap jantan dengan mengikuti keputusan sebelumnya, yaitu mendukung pilkada langsung.

"Kalau mendukung ya mendukung, tidak perlu buat sandiwara politik, kemudian WO (walk out)," imbuh Karyono.

Dia mengatakan, tak heran dengan drama yang ditunjukkan SBY. Sebab sebelumnya, hal serupa pernah dilakukan saat pilpres Juli lalu.

"Ini tidak hanya 1 kali saja. Masih ingat pilpres? Demokrat dalam rakornas sebut dirinya netral. Kemudian injury time, dia ubah dukung Prabowo-Hatta. 20 Mei nyatakan netral, tapi injury time berubah. Tadi malam terulang kembali," tegas dia.

"Ini gambarkan elit politik tidak miliki sikap negarawanan dan mereka lebih pentingkan individu daripada kepentingan bangsa," tandas Karyono. (Mut)