Pengamat: Aktor Drama Walk Out RUU Pilkada Layak Raih Piala Oscar

Liputan6.com, Jakarta - Sikap Partai Demokrat yang memilih walk out dari rapat paripurnan DPR saat pengesahaan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada dinilai sebagai drama politik SBY. Karena aktingnya itu, SBY dianggap layak sebagai pemegang 'Piala Oscar'.

"Sebuah drama dari aktor politik yang boleh dikatakan sekarang memegang Oscar," kata peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bhakti di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Ikrar menyatakan aktor tersebut berada pada drama politik yang sangat buruk. Sebab jika SBY ingin memperbaiki citra politiknya, harus memberikan sanksi kepada anggotanya yang memilih walk out saat sidang paripurna RUU Pilkada itu tersebut.

"Ini untuk membuktikan kekecewaannya," ujar Ikrar.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga ditantang untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena jika tidak, penyesalan SBY yang disampaikan dari New York, AS, itu dinilai hanya sebatas pencitraan semata.

"Selama SBY masih tidak bisa membuktikan itu, selama itu pula sedang bermain drama politik," ungkap Ikrar.

Seharusnya, imbuh Ikrar, UU Pilkada itu merupakan kesempatan SBY untuk memperbaiki citranya di mata masyarakat. Kalau hanya kecewa saja, ini menjadi sebuah upaya bagi Partai Demokrat untuk menggali kuburannya sendiri.

"Karena mereka tidak mampu merebut hati rakyat kembali untuk kemudian memperbaiki citra partainya," tandas Ikrar.

Pada Jumat 26 September dini hari, DPR melalui voting menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan kepada DPRD. Setelah selama hampir 10 tahun lamanya dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan gubernur, bupati/walikota akhirnya dikembalikan lagi ke DPRD.

Opsi ini didukung oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Gerindra. Total 226 suara.

Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari Gedung DPR, setelah usulannya mengajukan opsi ketiga pilkada langsung dengan 10 syarat ditolak.

Sedangkan opsi pilkada langsung oleh rakyat yang didukung Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura memperoleh dukungan 135 suara. Termasuk 11 suara anggota Fraksi Partai Golkar dan 6 suara anggota Fraksi Partai Demokrat yang membelot.