Perang Tarif Trump Vs China Memanas, Bagaimana Nasib Ekonomi Global dan Indonesia?

SBY Minta DPR Menilai Capim KPK dari Berbagai Sisi dan Transparan

Proses pemilihan pimpinan KPK menjadi hal yang sangat sensitif, karena itu SBY meminta kepada DPR untuk selalu transparan.

oleh Ilyas Istianur Praditya Diperbarui 16 Okt 2014, 13:05 WIB

Diterbitkan 16 Okt 2014, 13:05 WIB

Presiden SBY diminta menolak pilkada tak langsung yang termuat dalam RUU Pilkada (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono‎ menerima dokumen hasil seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tim Panitia Seleksi. Setelah hasil seleksi tersebut ditandatangani SBY, hari ini juga dokumen tersebut akan langsung diserahkan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test.

Adanya keputusan tersebut, SBY meminta kepada DPR untuk melakukan proses pemilihan secara objektif dan menilai kedua calon dari berbagai aspek sehingga tidak memunculkan kesan politis di kemudian hari.

"Saya tidak berharap ‎proses pemilihan ini nantinya hanya akan dilihat dari sisi politik, tetapi dilihat dari keseluruhan, pengalaman, umur, kemampuan, dan sebagainya, sehingga nanti akan terpilih yang terbaik," kata SBY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Menurut SBY, proses pemilihan pimpinan KPK menjadi hal yang sangat sensitif, untuk itu dalam proses pemilihannya dirinya meminta kepada DPR untuk selalu transparan.

Tidak hanya itu, saking sensitifnya dirinya juga memastikan bahwa keputusan siapa yang akan memimpin KPK dalam 4 tahun ke depan tidak ada campur tangan dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

"Kalau sudah bicara KPK, seleksi calon pimpinan KPK mudah sekali muncul kecurigaan jangan-jangan kekuasaan mencampuri ini, kalau kekuasaan itu berarti Presiden, tapi di sini saya tegaskan ini murni transparan, saya tidak akan menyentuh kedua nama itu," papar SBY. (Ans)