Rencana Ahok Jika Berhasil Beli Gedung Kementerian BUMN

Menurut Ahok, keputusan Rini menawarkan gedung tersebut ke Pemprov DKI merupakan keputusan tepat.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 16 Des 2014, 14:56 WIB
Diterbitkan 16 Des 2014, 14:56 WIB
Upacara Kemerdekaan di Kementerian BUMN
(Foto: Ilyas Istianur Praditya/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengusulkan untuk menjual Gedung Kementerian BUMN yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Rini beralasan, gedung tersebut terlalu besar untuk Kementerian BUMN yang hanya mempunyai 250 pegawai.

Tapi Rini menegaskan, tidak bisa menjual gedung tersebut kepada sembarang orang. Sebab, gedung itu berada di wilayah ring 1 yang berdekatan dengan Istana Kepresidenan. Karena itu, ia menawarkan gedung tersebut ke Pemprov DKI Jakarta.

Mendapat tawaran ini, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tanpa ragu menjawab siap membeli gedung tersebut.

"Mau, kalau beli gedung tanah Jakarta nggak mungkin rug‎i," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Menurut Ahok, keputusan Rini menawarkan gedung tersebut ke Pemprov DKI merupakan keputusan tepat. Menurut dia, dari pada gedung tersebut ditawarkan ke swasta lebih baik dimanfaatkan kembali oleh pemerintah. Walau belum tahu berapa harga yang ditawarkan, Ahok yakin keputusan untuk membeli gedung Kementerian BUMN akan menguntungkan pemprov DKI.

"Pasti untung dong, apalagi kalau harganya harga-harga saudara (sesama pemerintah)," kata mantan bupati Belitung Timur itu.

Ahok mengungkapkan, bila gedung tersebut dibeli Pemprov DKI, pihaknya akan memanfaatkannya sebagai tempat usaha produktif yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. "Bisa dipakai macam-macam, misalnya bikin mal rakyat juga boleh, PKL bikin kafe-kafe juga boleh," ucap Ahok.
‎
Sebelumnya Rini mengatakan, "kalau mau, saya tawarkan ke Pak Ahok (Gedung Kementerian BUMN), kan ini sederet, jadi mungkin pas," ujar dia, Senin 15 Desember kemarin.

‎Bila gedung itu terjual, Rini mengaku akan mencari kantor baru yang berstatus sewa. Menurut mantan ketua Tim Transisi Jokowi-JK itu, dengan jumlah pegawai yang hanya 250 orang, Kementerian BUMN hanya perlu memiliki kantor maksimal tiga lantai.

"Ya nanti bisa cari mana kantor BUMN yang besar, masih ada yang kosong, kami di situ saja, kalau perlu kita sewa, 2-3 lantai saja cukup untuk kami," tegas dia.

Rini mengungkapkan, sistem sewa akan lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran Kementerian BUMN ketimbang memiliki gedung 25 lantai, tapi biaya maintenance-nya terlalu tinggi.

"Tidak fair, kami selalu menggembar gemborkan efisiensi di masing-masing BUMN, tapi kami sendiri tidak melakukan itu," tegas Rini Soemarno. (Sun/Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya