Hujan Ekstrem Diprediksi Banjiri Jabodetabek Lagi, Pemerintah Sesiap Apa?

Ahok Tantang Parkir Resmi Saingi yang Liar di Jalur 'Haram' Motor

Aturan pelarangan sepeda motor di kawasan Bundaran HI menyuburkan parkir liar di sekitar ruas Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka.

oleh Luqman Rimadi Diperbarui 23 Des 2014, 10:41 WIB

Diterbitkan 23 Des 2014, 10:41 WIB

12 Lokasi Parkir di Jalur Larangan Sepeda Motor

12 Tempat parkir yang disediakan tidak bisa disiapkan secara gratis, Jakarta, Kamis (4/12/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Larangan sepeda motor di kawasan Bundaran HI menyuburkan parkir liar di sekitar ruas Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Meski begitu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak mau dipusingkan dengan hal tersebut.

Pria yang biasa disapa Ahok itu justru mengatakan, pihaknya meminta agar pengelola parkir resmi dapat bersaing dengan para juru parkir liar yang menetapkan tarif jauh lebih murah.

"Nggak apa-apa biarin saja (parkir liar bertambah), memang sekarang nggak ada parkir liar? Kaya parkir liar di Waduk Melati, sekarang yang penting bagaimana tinggal kita bersaing sama parkir liar, di IRTI Monas mungkin kita kasih maksimum Rp 3 ribu, Rp 2 ribu jam pertama berikutnya seribu, begitu Rp 3 ribu sudah nggak usah bayar lagi untuk motor," ujar Ahok di Balaikota DK Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Untuk pada pengelola parkir yang dikelola swasta, Ahok mengaku pihaknya sedang merencanakan membangun sistem terintegrasi antara tempat parkir di sekitar lokasi pelarangan tersebut dengan bus-bus yang mengangkut para pengendara motor di jalur terlarang itu. Untuk membangun sistem tersebut, Ahok berencana menggunakan layanan e-tiket, seperti yang telah diberlakukan pada pengguna bus Transjakarta.

"Kamu kan bisa naik bus seperti e-money, kalau kamu bisa beli tiket bulanan, kamu berhak parkir murah, nanti kamu mau makan di IRTI Monas pun pakai e-money loh, kamu belanja harus pakai elektronik, jadi buat parkir, buat makan dikantin buat di PKL yang resmi dari kita juga seperti itu," jelas Ahok.

Ahok yakin, sistem yang ia maksud dapat diterapkan mulai tahun depan. Bila muncul penolakan dari pengelola parkir yang saat ini, Ahok mengaku tak akan mempermasalahkannya. Yang terpenting, pihaknya telah berupaya melakukan pembatasan kendaraan bermotor sebagai upaya untuk menekan angka kemacetan di Ibukota.

"Kalau ditolak ya nggak apa-apa, makanya tergantung, itu kan ditentukan parkir-parkir juga, ada Monas, ada Lapangan Banteng, ada posisi ini juga. Saya selalu yakin orang naik motor tidak akan mau lepas, kecuali BBM dinaikan, nggak ada lagi subsidi, orang juga nggak mau naik (motor)," tukas Ahok.