'Kami Korban PHK, Pak Menteri Hanif...'

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri melakukan kunjungan ke Rusunawa Marunda, Jakarta Utara untuk mengetahui bangunan seperti apa yang cocok untuk buruh.

Hanif datang bersama beberapa staf deputi di jajaran Kementerian Tenaga Kerja. Dia langsung mendatangi warga yang tinggal di lantai 2 rusun cluster B blok 9. Warga yang didominasi kaum ibu itu spontan meminta pekerjaan pada Hanif sesaat setelah mereka mengetahui pria yang datang itu merupakan Menteri Tenaga Kerja.

"Pak Menteri banyak yang nggak punya pekerjaan Pak," ujar salah satu ibu berkaos kuning pada Hanif, Jakarta, Senin (5/1/2015)

Mendengar hal itu, Hanif lalu menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya itu. Pria berkacamata itu juga langsung meminta masukan kepada warga yang mengerumuninya di selasar unit rusun yang hanya selebar 1,5 meter. "Saya mau lihat keadaan ada masukan nggak?" tanya Hanif pada warga.

Satu per satu warga lalu menyampaikan keluhannya. Warga yang didominasi korban relokasi Muara Baru itu mengeluhkan sulitnya mendapat pekerjaan di tempat tinggal barunya tersebut. Sejak 2 tahun pindah, pekerjaan selalu terkatung-katung, bahkan tak jarang menganggur.

"Kami ini korban PHK pak. Penginnya kerja kembali Pak. Saya larinya ke Muara Baru lagi Pak. Jauh," ujar seorang pria berkulit hitam dengan mengenakan kaos putih.

Pria itu menjelaskan, beberapa orang di rusun Marunda sudah mencoba melamar pekerjaan di Kawasan Brikat Nusantara (KBN) Marunda yang tak jauh dari tempat tinggal. Tapi, mereka hanya bekerja 2 minggu lalu dipecat tanpa alasan yang jelas.

"Di rusun banyak pengangguran Pak. Banyak yang nganggur. Dapet di KBN baru 2 minggu sudah keluar. Jadi nggak tetap," jelas warga.

Hanif tampak mendengarkan dengan seksama permintaan warga itu. Dia juga memanggil stafnya untuk mencatat semua permasalah yang disampaikan warga. "Ok ok nanti saya catet," sahut Hanif.

Politikus PKB itu mengatakan, masalah lapangan pekerjaan memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Hanya saja, hal itu bukan menjadi tanggung jawab sendiri dari Kementerian Tenaga Kerja.

"Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk membuka lapangan pekerjaan. Cuma kan masalah lapangan pekerjaan tidak hanya ada di Kementerian Tenaga Kerja, ada beberapa kementerian yang juga terlibat di dalamnya," jelas Hanif.

Meski begitu, pihaknya tentu akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan itu. Terutama untuk perluasan lapangan pekerjaan. "Pemerintah tentu akan melakukan berbagai langkah-langkah terutama untuk melakukan perluasan lapangan pekerjaan," tandas Hanif. (Riz)