Tantowi Yahya: Perundingan Islah Golkar Dipastikan Deadlock

Tantowi Yahya merasa pesimistis dengan pertemuan 2 kubu Partai Golkar. Dirinya pun yakin pertemuan akan kembali alami kebuntuan.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 08 Jan 2015, 12:39 WIB
Diterbitkan 08 Jan 2015, 12:39 WIB
Tantowi Yahya
Tantowi Yahya (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - 2 Kubu yang bertikai di Partai Golkar terus berusaha mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Hari ini, kedua kubu baik dari Musyawarah Nasional (Munas) Bali maupun Ancol akan kembali bertemu di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, untuk membicarakan islah.

Meski telah memasuki perundingan tahap kedua, Ketua DPP Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini versi Munas Bali, Tantowi Yahya merasa pesimistis dengan pertemuan tersebut. Dirinya pun yakin pertemuan akan kembali alami kebuntuan.

"Dari 6 poin yang dibahas pada perundingan pertama Desember lalu, ada 2 usulan dari pihak Munas Ancol yang tidak akan diterima pihak Bali yaitu keluar dari KMP (Koalisi Merah Putih) dan masuk ke pemerintahan. Kedua sikap ini adalah keputusan Munas Bali. Apabila diubah atau dihilangkan harus melalui forum setinggi munas atau paling tidak rapimnas. Ini yang membuat perundingan menuju islah nanti sore menurut saya akan deadlock," ujar Tantowi saat dihubungi, Kamis (8/1/2015).

Menurutnya, proses perundingan hari ini adalah yang terakhir, sehingga jika gagal dipastikan kedua kubu akan menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan perbedaan.

"Soal masuk pemerintahan dan keluar KMP adalah kehendak Munas Bali, sikap itu tak bisa dianulir oleh juru runding. Ini adalah perundingan terakhir, jika deadlock maka akan ke pengadilan," jelas dia.

Meski merasa pesimistis, menurutnya tidak ada satupun yang ingin menghentikan islah ini. Dirinya pun berharap agar tidak ada proses pengadilan.

"Nggak enaklah urusan rumah tangga sampai dibawa ke pengadilan dan jadi tontonan rakyat. Ini partai besar dan tertua, masa penyelesaiannya harus seperti itu. Tapi jika memang tidak tercapai kesepakatan, demi kepastian hukum, pengadilan menjadi pilihan yang pahit," tandas Tantowi. (Ado/Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya