Pengamat: Pertemuan Jokowi-Prabowo Harus Jadi Evaluasi Diri KIH

Kedatangan Prabowo untuk menemui Jokowi di Istana Bogor dinilai justru membuat citra positif di mata publik terhadap KMP.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 31 Jan 2015, 15:57 WIB
Diterbitkan 31 Jan 2015, 15:57 WIB
Jokowi dan Prabowo Tampak Akur di Istana Bogor
Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto terlihat menuruni anak tangga usai mengadakan pertemuan, di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2015). Kedatangan Prabowo untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, dianggap sebagai sindiran bagi ‎partai politik pengusung Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH)‎. Apalagi, santer dikabarkan Jokowi sulit mengambil keputusan terkait kisruh KPK-Polri lantaran kuatnya tekanan dari parpol KIH.

Pengamat politik dan kolumnis Fachry Ali mengatakan, pertemuan kedua tokoh tersebut harusnya bisa menjadi bahan evaluasi diri bagi KIH untuk selalu mendukung kebijakan presiden yang disokongnya.

"Pertemuan ini bisa jadi sindiran juga buat partai koalisi untuk bercermin. Harusnya koalisi memberikan dukungan kepada Jokowi. Tapi ini malah menekan, mengintervensi," kata Fachry Ali di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Kedatangan Prabowo untuk menemui Jokowi di Istana Bogor, menurut dia, justru membuat citra positif di mata publik terhadap Koalisi Merah Putih (KMP). Mantan Danjen Kopassus itu dianggap negarawan dan tidak memiliki perasaan dendam meski kalah dalam Pilpres 2014.

"Pak Prabowo itu seorang patriotik. Pertemuan itu adalah surprise. Secara moral dia memberikan eksplisit bantuan politik ke kawannya. Karena persoalan bangsa yang dipertaruhkan. Justru parpol pendukung Jokowi bukan partai patriotik," ucap dia.

Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia itu menuturkan, meskipun Jokowi dan Prabowo sempat membicarakan permasalahan bangsa yang terjadi saat ini, Jokowi tidak akan keluar dari PDIP bersama koalisinya.

"Secara taktis baru 100 hari. Artikulasi dia (Jokowi) belum berjalan sesuai harapan. Sulit dia melakukan itu. Tapi, kalau dia mundur dari partai, dan ada jaminan seluruh rakyat untuk mendukung dia, itu nggak masalah," tandas Fachry. (Ado/Sss)

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya